Keliling Desa di Sula, Graal Serap Keluhan Warga yang Merasa Diabaikan Pemerintah

Anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo, menemukan satu persoalan yang mengemuka selama kunjungan kerjanya ke sejumlah desa di Kepulauan Sula, yakni meningkatnya rasa frustrasi masyarakat terhadap pemerintah akibat minimnya perhatian terhadap kebutuhan dasar warga.

Temuan itu diperoleh Graal setelah hampir dua pekan berkeliling di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli pada Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah pusat di daerah.

Kepulauan Sula menjadi kabupaten ke-9 yang dikunjungi Graal sejak menjabat sebagai anggota DPD RI. Meski harus menghadapi keterbatasan transportasi udara dan laut yang rata-rata hanya tersedia tiga kali dalam sepekan, serta cuaca yang mulai dipengaruhi musim angin timur, ia tetap memilih turun langsung menemui masyarakat.

Menurut Graal, keterbatasan akses justru menjadi alasan penting bagi seorang wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat.

“Relasi antara rakyat dan wakilnya tidak boleh putus setelah Pemilu. Masyarakat berhak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh orang yang mereka pilih,” kata Graal.

Dalam kunjungan itu, ia membawa tiga agenda utama, yakni menyambung komunikasi dengan masyarakat, menyampaikan laporan kinerjanya sebagai senator, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah.

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi di hampir seluruh desa yang dikunjungi. Di Desa Fatce, seorang tokoh masyarakat mengaku baru pertama kali mendengar secara langsung penjelasan mengenai tugas, fungsi, serta pertanggungjawaban seorang anggota legislatif.

“Seumur hidup beta baru dengar pendidikan politik seperti ini. Bapak harus sampaikan juga ke desa-desa lain supaya masyarakat sama-sama mengerti,” ujarnya.

Sebagai anggota Komite II DPD RI, Graal juga meninjau sejumlah program pembangunan, mulai dari Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Bajo, kondisi ruas jalan nasional, program rumah layak huni, hingga persoalan izin usaha pertambangan di Pulau Mangoli.

Ia menilai kondisi jalan nasional di wilayah Kepulauan Sula relatif baik karena program preservasi dan pemeliharaan rutin masih berjalan setiap tahun.

“Tidak ada lagi genangan seperti kolam susu. Itu pertanda pemeliharaan berjalan,” katanya.

Namun, perhatian terbesar masyarakat tertuju pada keberadaan 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Mangoli. Berdasarkan data Kementerian ESDM, seluruh izin tersebut diterbitkan pada 2018 oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Graal, sebagian besar wilayah Pulau Mangoli kini telah masuk dalam kawasan IUP sehingga memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Sebagian besar kawasan Mangoli sudah masuk wilayah IUP. Kalau masyarakat menolak, maka harus tetap satu suara. Saya siap menjadi speaker untuk menyuarakan evaluasi izin-izin itu ke kementerian terkait,” tegasnya.

Selain persoalan pertambangan, warga juga banyak mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor perikanan dan pertanian. Di sejumlah desa, masyarakat mengaku belum pernah menerima bantuan ataupun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.

“Kami di desa ini tara pernah dapat bantuan apa-apa, padahal kami butuh,” keluh warga di Desa Mangon, Waigoiyofa, dan Baleha.

Beberapa warga bahkan menilai penyaluran bantuan selama ini belum merata dan cenderung hanya dinikmati kelompok tertentu.

“Bantuan biasanya hanya untuk dong pe orang,” ujar seorang warga.

Dari berbagai dialog yang berlangsung, Graal menangkap adanya kekecewaan yang cukup mendalam terhadap pemerintah. Banyak warga merasa negara belum hadir dalam kehidupan mereka.

“Kitong (kami) selalu mandiri. Proposal bantuan sudah sering diajukan tapi tarada balasan,” kata seorang warga Desa Baleha.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lain yang mempertanyakan arah pembangunan daerah.

“Kita undang hearing juga tara ada tanggapan. Kami tara tahu arah pembangunan daerah ini ke mana,” ungkapnya.

Usai menemui masyarakat, Graal melanjutkan agenda silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula yang dihadiri Wakil Bupati bersama jajaran pemerintah daerah.

Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan berbagai aspirasi yang diterima dari masyarakat, mulai dari kebutuhan pembangunan talud sungai dan pantai, pembangunan jembatan, persoalan kawasan hutan lindung, hingga dugaan aktivitas penebangan ilegal di Pulau Mangoli.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor perikanan dan perkebunan.

Menurutnya, keberadaan BUMD dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

“Sula kaya ikan dan kopra, tapi belum ada BUMD yang menyerap hasil produksi warga. Pemerintah daerah bisa menjadi jaring pengaman dengan membeli hasil nelayan dan petani pada harga yang wajar,” ujarnya.

Graal menilai fluktuasi harga hasil panen dan tangkapan ikan menjadi salah satu persoalan utama yang banyak dikeluhkan masyarakat selama kunjungannya.

Di akhir agenda, ia juga menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan postur APBD 2026, sekitar 50,55 persen anggaran daerah terserap untuk belanja pegawai, sementara belanja modal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik hanya sekitar 1,48 persen.

Meski demikian, Graal menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan jadikan masalah daerah sebagai beban sendiri. Harus ada kolaborasi antara kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat,” katanya.

Ia memastikan akan terus memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Maluku Utara di tingkat nasional, terutama wilayah-wilayah kepulauan yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian pembangunan.

“Mulut saya siap jadi speaker untuk suarakan kepentingan masyarakat Maluku Utara, termasuk Sula dan Mangoli yang selama ini cenderung diabaikan. Mari kita gabung jurus untuk intervensi bersama sesuai tanggung jawab masing-masing,” pungkasnya.