Graal Desak KemenPU dan Kemenhub Benahi Infrastruktur Maluku Utara

Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera membenahi berbagai persoalan infrastruktur dan transportasi di Maluku Utara. Desakan itu disampaikan dalam dua rapat kerja terpisah bersama kedua kementerian di Gedung DPD RI, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Graal menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan transportasi merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku Utara. Menurutnya, konektivitas yang baik menjadi syarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

"Fasilitas infrastruktur dan transportasi adalah aspek krusial bagi masyarakat untuk mengembangkan kualitas hidup. Tanpanya, masyarakat akan hidup dalam serba keterbatasan," ujar Graal.

Ia menjelaskan, karakteristik Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan menuntut perhatian lebih dari pemerintah pusat. Berbeda dengan daerah daratan, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Maluku Utara sangat bergantung pada konektivitas antarpulau yang didukung infrastruktur jalan, pelabuhan, dan transportasi yang memadai.

Berbekal hasil pengawasan langsung ke berbagai desa di Maluku Utara, Graal membawa sejumlah aspirasi masyarakat yang dinilai harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Dalam rapat bersama KemenPU, Graal mengapresiasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang telah mengakomodasi Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), termasuk pembangunan jembatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius.

Salah satunya adalah kerusakan pada sejumlah ruas jalan nasional, seperti Jailolo–Sofifi, kawasan Weda, dan beberapa titik lainnya. Menurut Graal, meski tingkat kemantapan jalan nasional di Maluku Utara tergolong tinggi dengan total panjang sekitar 1.208,5 kilometer, kerusakan di sejumlah ruas harus segera diperbaiki agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, ia juga menyoroti ancaman abrasi yang semakin mengkhawatirkan di kawasan pesisir. Menurutnya, hampir seluruh desa pesisir di Maluku Utara membutuhkan pembangunan talud pantai maupun talud sungai untuk melindungi permukiman warga dari gelombang pasang yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.

Di sektor pertanian, Graal meminta pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah sentra pangan, seperti Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, dan Kota Tidore Kepulauan. Ia menilai kebutuhan irigasi menjadi semakin mendesak menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

Persoalan akses air bersih juga tak luput dari sorotannya. Graal mengungkapkan masih banyak masyarakat desa mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Bahkan, di sejumlah desa lingkar tambang, warga mengeluhkan debit air sumur yang terus menurun akibat aktivitas perusahaan.

"Pembangunan infrastruktur harus merata dan berkeadilan karena merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia," tegasnya.

Dalam rapat bersama Kemenhub, Graal menilai pelayanan transportasi publik di Maluku Utara masih jauh dari harapan. Ia menyoroti belum adanya layanan angkutan darat antarkabupaten yang dikelola pemerintah sehingga masyarakat masih bergantung pada kendaraan swasta yang beroperasi sebagai angkutan umum.

Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada aspek keselamatan karena banyak kendaraan belum memenuhi standar angkutan umum, seperti CCTV, manifes penumpang, hingga sistem pengawasan yang memadai.

Sebagai provinsi kepulauan, Graal juga meminta peningkatan kualitas layanan kapal Sabuk Nusantara. Ia menilai masih terdapat berbagai persoalan, mulai dari kelayakan armada, kenyamanan penumpang, hingga potensi kelebihan kapasitas yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran, terutama saat cuaca ekstrem.

Selain itu, ia kembali mendorong penambahan kuota kontainer Tol Laut untuk Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Barat guna memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat maupun kebutuhan pokok.

Graal juga meminta Kemenhub melengkapi ruas-ruas jalan nasional di Maluku Utara dengan fasilitas keselamatan, seperti rambu lalu lintas, pagar pengaman di tikungan dan jurang, serta lampu penerangan jalan tenaga surya. Menurutnya, fasilitas tersebut penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih kerap terjadi.

Di bidang pendidikan, Graal turut memperjuangkan pengadaan bus sekolah bagi sejumlah desa yang masih mengalami keterbatasan akses transportasi, di antaranya Desa Tonuo di Kabupaten Halmahera Utara dan Desa Kobe di Kabupaten Halmahera Tengah.

Menurutnya, keterbatasan sarana transportasi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Menutup penyampaiannya, Graal menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat Maluku Utara melalui fungsi pengawasan sebagai anggota DPD RI.

"Saya berkomitmen menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI dengan terus turun ke lapangan, mendengar langsung keluhan masyarakat, mengkajinya, lalu menyampaikan kepada kementerian terkait agar segera dievaluasi dan ditindaklanjuti," pungkasnya.