Kunjungi Ternate, Menko Pangan: Setelah Swasembada, Kini Saatnya Sejahterakan Nelayan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah kini mengalihkan fokus kebijakan sektor pangan dari pencapaian swasembada menuju peningkatan kesejahteraan nelayan.

Salah satu langkah yang disiapkan ialah membangun 2.000 Kampung Nelayan Mandiri di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.

Hal itu disampaikan Zulkifli didampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe usai memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bela Hotel Ternate, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurutnya, perubahan fokus tersebut merupakan arahan langsung Presiden setelah Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan karbohidrat pada tahun sebelumnya. Kini, pemerintah ingin mendorong peningkatan pendapatan nelayan yang masih berada di bawah tingkat kesejahteraan petani.

"Tahun lalu kita sudah swasembada pangan karbohidrat. Tahun ini perintah Bapak Presiden fokus mengentaskan kemiskinan, khususnya nelayan. Nilai tukar petani padi sudah mencapai 127, sedangkan nelayan masih 103. Targetnya dalam satu tahun bisa naik menjadi 120," ujar Zulkifli.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan membangun 2.000 Kampung Nelayan Mandiri yang dilengkapi berbagai sarana pendukung aktivitas perikanan. Fasilitas yang disiapkan meliputi cold storage, pabrik es, bengkel perikanan, balai lelang ikan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Zulkifli menjelaskan, kehadiran fasilitas tersebut akan membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan, memperpanjang masa simpan ikan, sekaligus meningkatkan nilai jual sehingga pendapatan mereka menjadi lebih baik.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembentukan Koperasi Nelayan Merah Putih. Koperasi ini akan berfungsi sebagai offtaker atau penyerap hasil tangkapan nelayan ketika harga ikan di pasar mengalami penurunan.

Hasil tangkapan yang diserap koperasi selanjutnya akan didistribusikan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Zulkifli, skema tersebut akan memberikan kepastian pasar bagi nelayan sekaligus memastikan kebutuhan bahan baku ikan untuk program MBG tetap terpenuhi.

"Pemerintah ingin nelayan tidak lagi kesulitan menjual hasil tangkapannya. Ketika harga turun, koperasi hadir membeli. Ketika harga baik, nelayan bisa menjual langsung ke pasar. Dengan begitu kesejahteraan mereka akan meningkat," katanya.

Ia berharap program pembangunan Kampung Nelayan Mandiri tidak hanya mampu meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN), tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan ekonomi kawasan pesisir, serta memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di daerah kepulauan seperti Maluku Utara.