Gubernur Sherly Serahkan Rumah Baru di Tubo, Ribuan RTLH Maluku Utara Dikebut

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyerahkan satu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah rampung dibangun di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Rabu, 2 September 2026.

Penyerahan rumah tersebut didampingi Ketua Umum TP-PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Utara, Rusni Sarbin, serta sejumlah pengurus TP-PKK.

Penyerahan ini menjadi bagian dari program RTLH Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang menargetkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 1.200 unit rumah yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Sherly mengatakan, pelaksanaan program RTLH terus menunjukkan perkembangan. Sejumlah rumah telah mencapai penyelesaian 100 persen dan mulai diserahterimakan kepada masyarakat penerima manfaat.

“Untuk hari ini kita resmi serahkan satu unit rumah yang sudah rampung 100 persen. Bagus pembangunannya, memenuhi persyaratan dan sudah diterima para penerima manfaat,” kata Sherly.

Menurutnya, pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan agar rumah yang dikerjakan sesuai dengan standar dan kebutuhan penerima manfaat.

“Jadi pengawasannya tetap ada selama pekerjaan berlangsung. Jika sudah mau selesai, pasti ada laporan kepada kita,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, Musyrifah Alhadar, menjelaskan, program RTLH 2026 mencakup tiga kategori bantuan.

Dari total 1.200 unit, sebanyak 150 unit merupakan pembangunan rumah baru, 725 unit untuk peningkatan atau rehabilitasi rumah, dan 325 unit diperuntukkan bagi pembangunan dapur.

“Untuk RTLH tahun 2026, jumlah unitnya 1.200, terdiri dari 150 bangun baru, 725 peningkatan atau rehab, dan 325 untuk dapur. Dari 1.200 itu tersebar di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.

Musyrifah menyebutkan, progres pembangunan saat ini bervariasi. Sekitar 30 hingga 40 persen rumah telah mencapai progres 100 persen, sementara sebagian lainnya berada pada kisaran 70 hingga 80 persen.

Pemprov Maluku Utara, kata dia, terus mendorong percepatan pekerjaan agar seluruh target program dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Seluruh penerima manfaat program RTLH 2026 juga telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara.

Untuk wilayah Kota Ternate, tiga unit rumah kategori bangun baru telah mencapai progres 100 persen dan diserahterimakan kepada penerima manfaat.

Ketiga rumah tersebut masing-masing berada di Kelurahan Maliaro, Sasa, dan Tubo.

“Untuk Kota Ternate sendiri yang sudah diserahterimakan 100 persen bangun baru itu sudah tiga unit. Yang satu di Maliaro, satu lagi minggu lalu di Sasa, dan hari ini di Tubo,” ungkap Musyrifah.

Selain pembangunan rumah, Pemprov Maluku Utara juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate terkait kebutuhan infrastruktur permukiman, terutama akses jalan.

Tubo menjadi salah satu wilayah yang akan menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut.

Program RTLH tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Beberapa pihak yang memberikan dukungan antara lain BNI, Bank BTN, Semen Tonasa, dan Avian.

Musyrifah mengatakan, dukungan CSR tidak dibagikan secara merata ke setiap lokasi, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan perbedaan harga material.

Sementara untuk pembangunan rumah baru, nilai bantuan yang diberikan pemerintah mencapai Rp60 juta per unit.

Musyrifah menegaskan, program RTLH tidak dilaksanakan dengan sistem borongan atau kontraktual. Pembangunan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima manfaat dengan pendampingan pemerintah.

“Tidak ada kendala yang berarti. Saya optimistis karena tiap rumah dikerjakan masing-masing. Ini bukan borongan atau kontraktual, tetapi diberikan kepada masyarakat secara swadaya,” jelasnya.

Menurutnya, bentuk pekerjaan menyesuaikan kondisi masing-masing rumah. Ada rumah yang membutuhkan penggantian atap, perbaikan dinding dan plesteran, hingga pembangunan dapur.

Untuk memastikan kualitas pekerjaan, pemerintah juga menyiapkan tenaga fasilitator lapangan yang memiliki latar belakang teknik sipil maupun arsitektur.

Mereka bertugas melakukan pendampingan sekaligus memastikan pembangunan rumah sesuai dengan standar dan ketentuan program.

Dengan progres yang terus berjalan, Pemprov Maluku Utara optimistis target 1.200 unit RTLH tahun 2026 dapat diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun.