BKPM dan IWIP Dorong Kemitraan Inklusif, UMKM Maluku Utara Diperkuat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) mulai memperkuat kemitraan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Maluku Utara.

Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong daya saing pengusaha lokal agar mampu masuk dan bertahan dalam rantai pasok industri.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional dalam Rangka Penanaman Modal, yang mempertemukan 160 pelaku UMKM dengan IWIP dan sejumlah tenant kawasan industri di Ternate, Selasa, 1 September 2026.

Kegiatan tersebut membuka akses bagi UMKM terhadap peluang kemitraan, pembiayaan, serta rantai pasok industri melalui pengenalan profil dan kapasitas usaha.

Rangkaian kegiatan diisi talkshow bertajuk “Penguatan Ekosistem Kemitraan dan Pembiayaan Inklusif bagi UMKM”, dua sesi business matching, serta pemberian penghargaan kepada lima UMKM mitra IWIP.

Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, kemudian dilanjutkan Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional, Noor Sona Maesana Mushonnif.

Sarbin mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus membuka ruang bagi investasi yang bertanggung jawab sekaligus mendorong pengembangan potensi daerah, termasuk sektor kelautan, perikanan, dan perkebunan.

Menurutnya, pertumbuhan investasi harus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, terutama dengan membuka ruang bagi pengusaha lokal untuk tumbuh bersama industri.

“Pemerintah membutuhkan mitra untuk berkolaborasi memenuhi kebutuhan daerah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kami ingin investasi yang berkembang di Maluku Utara juga membuka semakin banyak kesempatan bagi pengusaha lokal. Kami juga bangga kehadiran IWIP telah membawa perubahan bagi Halmahera Tengah,” ujar Sarbin.

Peluang tersebut kemudian dibahas lebih konkret melalui dua sesi business matching. IWIP bersama tenant memaparkan kebutuhan pekerjaan serta pengadaan barang dan jasa melalui Scope of Work (SoW) dan Bill of Quantities (BoQ).

Para pelaku UMKM diberikan kesempatan memperkenalkan profil, produk, kapasitas, dan kesiapan usaha mereka. Mereka juga dapat berdiskusi langsung mengenai kebutuhan serta persyaratan pengadaan yang dibutuhkan industri.

Investasi Malut Tembus Rp40,2 Triliun

Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional, Noor Sona Maesana Mushonnif, mengatakan pertumbuhan hilirisasi harus berjalan beriringan dengan penguatan pengusaha nasional maupun daerah.

Ia menyebut, pada Triwulan II 2026, realisasi investasi di Maluku Utara mencapai Rp40,2 triliun. Angka tersebut menempatkan Maluku Utara sebagai lokasi investasi terbesar ketiga di Indonesia.

“Melalui kemitraan yang terarah, UMKM tidak hanya memperoleh akses pasar, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan standar, skala, dan daya saing. Pertemuan ini perlu dilanjutkan menjadi purchase order dan perjanjian kerja sama agar pengusaha lokal dapat tumbuh bersama investasi yang ada,” ujar Noor Sona.

Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah, S.T., M.M., M.Sc., menegaskan kemitraan tidak boleh berhenti pada komitmen.

Pemerintah, kata dia, mendorong kebutuhan usaha besar dipertemukan dengan calon vendor lokal yang memiliki legalitas serta kesiapan usaha.

Proses kemitraan juga perlu direalisasikan, dipantau, dan dikawal secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, asosiasi, serta dunia usaha dinilai penting untuk memperluas akses UMKM terhadap peluang tersebut.

Belanja IWIP ke UMKM Capai Rp1,1 Triliun

General Manager External Relations IWIP, Yudhi Santoso, mengatakan peluang bagi pelaku usaha lokal masih terbuka lebar untuk memenuhi berbagai kebutuhan rantai pasok IWIP dan tenant.

Kebutuhan tersebut mencakup bahan makanan, pakaian kerja, kebutuhan operasional, logistik hingga transportasi.

Pada Kuartal II 2026, realisasi belanja IWIP kepada UMKM mencapai Rp1,1 triliun. Sementara itu, sebanyak 77,6 persen belanja IWIP dilakukan di Maluku Utara.

“IWIP ingin semakin banyak UMKM lokal yang siap masuk dan bertahan dalam rantai pasok industri. Kami membuka ruang komunikasi dan kerja sama, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk memperkuat legalitas, konsistensi kualitas, harga yang kompetitif, ketepatan waktu, dan pelayanan,” ujar Yudhi.

Menurutnya, aspek-aspek tersebut menjadi fondasi agar kemitraan antara industri dan UMKM dapat berkembang dalam jangka panjang.

Sebagai bentuk apresiasi, IWIP memberikan penghargaan kepada lima UMKM mitra yang dinilai memiliki kinerja dan kontribusi positif terhadap perusahaan.

Kelima penerima penghargaan tersebut yakni PT Bangun Bumi Mahera sebagai Most Improved UMKM Supplier, CV Sritimas Agro Silvae sebagai Best Responsive Supplier, CV Satu Tiga Berjaya sebagai Best Performing UMKM Supplier, CV Semarak sebagai penerima Best Local Community Impact Award, dan CV Abadi Jaya sebagai penerima Best Quality & Reliability Award.

Direktur Utama CV Satu Tiga Berjaya, Suhendra Sutjahja, yang merupakan mitra IWIP dalam penyediaan daging dan seafood, membagikan pengalamannya membangun usaha dari skala pasokan kecil hingga mampu memenuhi kebutuhan perusahaan.

Ia menyebut, menjaga kualitas, memenuhi persyaratan, serta terus memperbaiki tata kelola menjadi bagian penting dalam mempertahankan kemitraan.

“Kemitraan dengan IWIP menjadi proses belajar bagi kami untuk bekerja lebih tertib, menjaga kualitas, memenuhi jadwal, dan memperbaiki administrasi usaha. Kesempatan seperti ini memberikan akses pasar sekaligus mendorong kami untuk terus meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan industri,” ujar Suhendra.

Selain membuka akses pasar, kegiatan tersebut juga mendorong sinergi dengan perbankan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang telah memiliki peluang pasar.

Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, asosiasi, dan lembaga keuangan, semakin banyak UMKM lokal diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, masuk ke rantai pasok industri, dan tumbuh secara berkelanjutan di Maluku Utara.