Market Sounding PUPR Maluku Utara 2027, Sarbin Ingatkan Jangan Ada Celah Korupsi
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengingatkan seluruh pihak agar menutup celah praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan serta memastikan anggaran daerah digunakan sesuai peruntukannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarbin saat membuka kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027 yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela Ternate, Kamis, 19 November 2026.
Dalam sambutannya, Sarbin mengatakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah terus mengalami perubahan, dari sistem manual menuju digitalisasi. Namun, perubahan tersebut harus diikuti dengan komitmen untuk mewujudkan proses pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
"Forum ini menjadi penting bagi kita semua. Kita ingin memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan," ujar Sarbin.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan, masyarakat kerap kali sudah bisa menebak pemenang lelang sebelum proses tender selesai.
Menurut Sarbin, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus dibenahi agar proses pengadaan pemerintah benar-benar berjalan terbuka dan dapat dipercaya.
"Ruang publik hari ini sangat kecil percaya terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Ini menjadi PR kita bersama untuk memperbaikinya," tegasnya.
Selain persoalan transparansi pengadaan, Sarbin juga menyoroti lambatnya realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hingga November 2026, pelaksanaan anggaran baru mencapai 64 persen atau masih berada di bawah capaian nasional.
Padahal, realisasi pendapatan daerah dinilai sudah cukup baik. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi agar pelaksanaan program pembangunan pada 2027 tidak kembali mengalami keterlambatan.
"Kita berharap di tahun 2027 ini kita betul-betul berubah. Jangan lagi setiap pembangunan kita paling terlambat," katanya.
Sarbin menegaskan, proses pengadaan barang dan jasa memiliki kaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan daerah. Jika pengadaan tidak berjalan dengan baik, pelaksanaan proyek akan terhambat dan dampaknya tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Karena itu, ia meminta pembenahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sistem pengadaan hingga integritas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
"Tutup ruang untuk kepentingan korupsi. Kita perbaiki sistemnya, dan kita perbaiki juga orangnya," tegas Sarbin.
Ia berharap kegiatan Market Sounding menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola pengadaan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan secara merata oleh sekitar 1,4 juta masyarakat Maluku Utara.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut terlaksana melalui kerja sama dan koordinasi antara Dinas PUPR, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Maluku Utara.
Risman menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia berharap forum ini dapat menjadi kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sehingga mampu mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
"Harapan kami melalui kegiatan ini, pelaku usaha lokal tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi benar-benar dapat meningkatkan kemampuan usahanya, sehingga dapat mengambil bagian dalam pembangunan Maluku Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Risman.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar setiap tahapan konsolidasi pengadaan berjalan dengan baik, aman, akuntabel, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi berkualitas.
Risman menjelaskan, kegiatan Market Sounding berlangsung selama tiga hari, dengan rangkaian kegiatan yang dimulai Kamis dan dilanjutkan pada Senin serta Selasa.
Para pelaku usaha yang ingin terdaftar dalam sistem katalog diminta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. Mereka juga diharapkan aktif berdiskusi dengan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terutama terkait mekanisme dan ketentuan yang belum dipahami.
"Sehingga pada tahun 2027 nanti, pengadaan barang dan jasa terutama untuk pelaksanaan konstruksi di wilayah Maluku Utara bisa berjalan dengan baik, pelaku usaha lokal juga bisa mengambil bagian dalam pembangunan, dengan harapan kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata," tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan LKPP, Direktur Pasar Digital LKPP, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Ardi Apriansyah, perwakilan Direktur Advokasi LKPP, Sari, perwakilan Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, BPKP, BPK, pimpinan OPD terkait, serta para pelaku usaha.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, juga turut menyampaikan sambutan melalui tayangan video dalam kegiatan tersebut.










Komentar