Otonomi Daerah

Isra : DOB Sofifi Lebih Mendesak, Otsus Belum Relevan

Sofifi || Foto Istimewa

Sofifi, Hpost-Elit Maluku Utara dan aktivis pemekaran Provinsi Maluku Utara, 1999 yang kini bersatu dalam Dewan Otonomi Khusus Maluku Utara diminta memperjuangkan status Daerah Otonomi Baru, Sofifi yang dianggap lebih mendesak. Urgensi tuntutan otonomi khusus juga dipertanyakan karena dianggap belum relevan.

"DOB Sofifi lebih mendesak, Otonomi Khusus belum relevan,"  kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bumi Hijrah, kepada halmaherapost.com, Jumat 10 Oktober 2019, petang tadi.

Isra meminta seluruh elit sebaiknya mendukung DOB (Daerah Otonomi Baru), Sofifi karena sifatnya mendesak. DOB Sofifi dianggap lebih penting dalam mendukung dan memaksimalkan pelayanan publik.

Menurut Isra, sistem otonomi daerah yang saat ini berjalan sudah sudah cukup bagi pemerintah daerah, namun semua itu bergantun komitmen kolektif agar bisa menyelesaikan problem mendasar di masyarakat.

Oleh karena itu, terkait DOB Sofifi,  Isra menyarankan kepada gubernur agar merevisi Rencana Pergub tentang wilayah Kota Sofifi yang hanya sampai di Gita agar diubah menjadi sampai ke Desa Nuku.

Karena secara histori Kecamatan Oba adalah kecamatan induk yang melahirkan Oba Utara, Oba Tengah dan Oba Selatan. Namun kemudian dalam Ranpergub tersebut tidak masukkan Kecamatan Oba dan Oba Selatan.

“Ini soal kelemahan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dalam mengimplementasikan Uu 46 1999,” ucap Isra

Ketimpangan yang menjadi alasan didorongnya otsus, kata Isra, merupakan kelemahan elit dalam hal ini pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Malut dalam melakukan inovasi sehingga seluruh kebutuhan bergantung kepada pemerintah pusat.

“Harusnya dengan otonomi daerah ini ketimpangan sosial bisa diselesaikan, namun karena komitmen semua pihak belum sepenuhnya dilaksanakan. Problem lain adalah, aktor birokrat kita sangat elitis sehingga pengelolaan APBD tidak pada tempatnya,” tutupnya.

Atas dasar itu, Isra berpendapat, tuntutan dari Dewan Otonomi Khusus yang dibentuk Sabtu 5 Oktober, kemarin dinilai belum relevan.

“Untuk saat ini belum relevan karena jika Otsus apa yang harus dikhususkan untuk dijadikan dasar perjuangan sekaligus dasar penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat kita heterogen dengan kultur yang berbeda-beda,” papar Isra

Isra mempertanyakan motivasi segelintir elit yang getol mendorong otsus malut. “Apakah dengan desentralisasi atau otonomi daerah yang sekarang berlangsung tidak cukup untuk menyelesaikan problem masyarakat? “Jangan karena kesalahan kita melaksanakan tata kelola pemerintahan lalu mau menuntut agar kita diberikan Otsus,” kata Isra.

Selain itu, tambah Isra, patut dipertanyakan juga jika Otsus bagaimana sistem politiknya sehingga kita layak mendapat otsus.

Otsus, kata Isra, memiliki kelemahan tersendiri. kelemahan itu ada pada kelembagaan daerah karena salah satu kelebihan otsus adalah soal saking banyaknya dana Otsus dari pemerintah pusat.

“Jika orientasi elit memperjuankan Otsus karena soal nantinya mendapat kucuran banyak anggaran dari pemerintah pusat maka sangat disayangkan,” imbuhnya.

Penulis: Red
Editor: Red

Baca Juga