Pertambangan

Tinjau Lahan yang Dirusak, Komisi III DPRD Halmahera Tengah Temui BPN

Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Tengah dan Anggota Sudirman, saat berbincang dengan masyarakat Adat Desa Fritu Kecamatan Weda Utara, Minggu 1 Desember 2019 || Foto : Eno/Hpost

Weda, Hpost – Minggu 1 Desember 2019, akhir pekan kemarin, DPRD Halmahera Tengah melalui Komisi III yakni Sekretaris Komisi III, Munadi Kilkoda dan Anggota Sudirman, mengunjungi masyarakat Adat Desa Fritu Kecamatan Weda Utara. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat beberpa waktu lalu terkait lahan yang dirusak perusahaan tambang PT Bakti Pertiwi Nusantara.

"Kunjungan ke  PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) kemarin adalah untuk respon laporan masyarakat Fritu terkait lahan dan tanaman mereka yang rusak akibat aktifitas tambang nikel itu," ujar Munadi.

Menurutnya, pihak tambang PT BPN tidak mengindahkan surat DPRD yang dikirim beberapa waktu lalu untuk menggelar pertemuan. Kunjungan DPRD hanya ditemui humas BPN karena petinggi perusahaan sudah keluar daerah.

"Sehingga saya putuskan untuk tidak menggelar rapat dan merencanakan akan memanggil mereka rapat dengan DPRD," tukasnya.

Politisi Nasdem ini, menilai perusahan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang mereka buat sendiri. Kelihatannya perusahaan menghindar.

“Ini sangat disayangkan.”

“Perusahan jangan pikir cuma kepentingan profitnya, jangan pikir sudah dapat izin lalu bisa melakukan apa saja termasuk menggusur tanaman dan lahan warga,” katanya.

Menanggapi sikap perusahaan yang dinilai tidak responsif, Munadi bilang DPRD akan merekomendasikan ke pihak pemerintah untuk  meninjau kembali izin perusahaan tersebut..

Selain berkunjung ke BPN, ia sempat menemui warga Fritu yang jadi korban dan meninjau langsung kebun warga yang kena dampak dari kegiatan tambang.

Ikut hadir dalam kegiatan inspeksi tersebut Humas lokal BPN, Staf Ahli Fraksi NasDem dan Masyarakat pemilik lahan.

Penulis: Eno
Editor: Red

Baca Juga