Helmi : Penerapan Informasi Satu Pintu Merugikan Pemerintah Halmahera Barat

Jailolo, Hpost - Penerapan Kebijakan Informasi satu pintu yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) memang ada untung-ruginya, namun dapat dipastikan Pemerintah yang akan lebih rugi.

Hal tersebut disampaikan akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Dr.Helmi Alhadar, saat dikonfirmasi wartawan via Handpone, Kamis 13 februari 2020.

Menurut Helmi yang juga sebagai mantan wartawan, keuntungan yang didapatkan oleh Pemkab setempat, informasi yang dikeluarkan itu tidak akan simpang siur, karena wartawan mendapatkan informasi tersebut dari satu orang.

“Tapi, Pemerintah dalam hal ini Pemkab Halbar, harus menyiapkan Humas atau komunikator spesialis untuk melayani para wartawan dengan baik, dan selalu siap memberikan segala informasi yang dibutuhkan, Karena kerja wartawan mencari berita,” ungkap Helmi yang baru saja meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran Bandung.

Pelayanan informasi satu pintu rentan terhadap penyediaan informasi yang bias karena wartawan wartawan bisa mengutip informasi-informasi di luar dari pemerintah. Hal ni merugikan pemerintah daerah, karena menimbulkan persepsinya negatif.

“Artinya begini, misalnya dari dinas terkait yang akan dikonfirmasi namun tidak mau memberikan informasi tersebut, maka orang akan bicara, kamu yang lebih tahu tapi, kok, tidak mau bicara,” kata Helmi mencontohkan.

Oleh karena itu, dalam penerapan satu pintu humas atau komunikator yang diangkat pemda memliki relasi yang baik dengan wartawan agar tidak menimbulkan konflik dari kedua belah pihak.

Helmi bilang pemerintah berkepentingan mempromosikan segala kegiatan untuk diketahui public.

“Jadi kalau hubungan Pemkab Halbar dengan media pincang, maka saya pikir Pemkab Halbar yang rugi,” katanya.

Helmi meminta persoalan yang terjadi antara wartawan dan pemerintah Halbar harus secepatnya diselesaikan. Namun di saat yang sama wartawan harus bisa bekerja sama dengan Pemerintah secara profesional dan tidak bersikap subjektif.

“Jangan lantaran tidak suka, sehingga menulis yang jelek-jelek tentang pemerintah, tetapi wartawan bisah hadir sebagai jembatan penghubung untuk Pemerintah dan Masyarakat,” ujar Pakar Media.

“Sepanjang kalau Pemerintah itu salah maka tugas wartawan itu harus mengkritisi sesuai fakta-fakta dilapangan, karena wartawan itu sebagai penyambung lidah rakyat," katanya.