Pemprov Malut Raih Opini WTP 2019

Sofifi, Hpost – Pemerintah Provinsi Maluku Utara, meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Malut.

LHP tersebut diserahkan oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis melalui Kepala Perwakilan BPK Malut, Hermanto kepada Wakil Ketua DPRD dan Gubernur Malut. dalam paripurna melalui virtual melalui media zoom meeting’s Room di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara,  Rabu 17 Juni 2020.

Pemerintah Provinsi (Pemrov) kembali meraih predikat opini WTPtahun 2019. Raih opini WTP ini mempertahankan predikat yang diterima pada tahun lalu.

Harry Azhar Azis saat membacakan LHP-LKPD menyampaikan, sesuai Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, BPK Perwakilan Malut telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Malut tahun 2019.

“Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019, dengan mempertimbangkan kesesuaian dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal,” unkapnya.

Atas raihan tersebut, BPK mengapresiasi upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemprov Malut atas pengelolaan keuangan daerah.

Harry meminta, Pemprov Malut menindaklanjuti rekomendasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang selama ini belum maksimal sesuai dengan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

“Pemprov Malut diwajibkan untuk menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” harapnya.

Usai rapat paripurna, Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba mengucap syukur karena meraih predikat opini WTP. Ia mengimbau kepada seluruh jajarannya agar jangan merasa puas, harus berbuat lebih dari itu karena ini adalah amanat rakyat.

“Saya selalu meminta kepada BPK, BPKP, Kejaksaan, Polisi supaya diawasi semua supaya tidak terlalu besar kebocoran-kebocoran ini,” tutupnya.