Malut Masuk Tiga Besar Penerima Kartu Pra-Kerja Paling Sedikit di Indonesia

TERNATE, Hpost - Kementerian Tenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Prorovisi Maluku utara (Malut) mencatat, sebanyak 5.597.179 orang sebagai penerima Kartu Pra-Kerja.

Angka tersebut merupakan jumlah dari gelombang 1 hingga 10, yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dan Kota di Indonesia, yang terlayani secara digital.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Pra-Kerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan, dari jumlah 5,5 juta penerima manfaat itu, Maluku Utara termasuk dalam empat besar daerah dengan peserta kartu Pra-Kerja paling sedikit.

"Padahal, di setiap gelombangnya tersedia kuota untuk 800 ribu penerima Kartu Pra-Kerja dari Sabang sampai Merauke, "bebernya, ketika diwawancarai sejumlah awak media, di Muara Hotel Ternate, Senin 19 Oktober 2020.

Menurutnya, Maluku Utara hanya menjaring 13.500 penerima Kartu Pra-Kerja, atau berada pada posisi ketiga di bawah Papua Barat dengan 6.600 penerima dan Papua 10.500 penerima.

Sementara itu, Kalimantan Utara berada di posisi ke empat dengan menggaet 27.300 penerima Kartu Pra-Kerja.

Ada pun 30 Provinsi lain berhasil mencatatkan, lebih dari 50 ribu kepesertaan Kartu Pra-Kerja. Dengan jumlah penerima terbanyak ada pada Jawa Barat 817,6 penerima, Jawa Timur 667,9 penerima dan DKI Jakarta 584,4 ribu penerima.

"Ditahun depan kami berharap, Kartu Pra-Kerja bisa menarik lebih banyak peminat dari 8 Kabupaten dan 2 Kota di Maluku Utara.

Yang mana, potensi angkatan kerja di Provinsi kepulauan ini, sangat besar untuk menggerakkan ekonomi daerah, "harapnya.

Purbasari bilang, ada beberapa faktor yang menyebabkan Maluku Utara sebagai kota terkecil, yang penerima Kartu Pra-Kerja, diantaranya sosialisasi dan akses komunikasi internet.

"Karena tahun pertama Kartu Pra-Kerja  dilaksanakan secara daring. Karena itu kami yakin, tahun depan tingkat kepesertaan akan lebih tinggi di beberapa daerah. Yang mana, tahun ini angkanya masih di bawah rata-rata nasional, "ungkapnya.

Dampak pandemi Covid-19, membuat program Kartu Pra-Kerja dilaksanakan sepenuhnya secara digital, dan ini merupakan berkah tersendiri.

Dengan metode daring secara total, Kartu Pra-Kerja menjadi pilot project pelaksanaan transformasi digital secara nasional.

Sehingga seluruh penerima Kartu Pra-Kerja dari Aceh hingga Papua mendapatkan jenis pelatihan yang sama, tanpa ada perbedaan.

Baik yang di Menteng, Jakarta Pusat, sampai yang di pedalaman Kepulauan Sula dan Morotai di Maluku Utara.

Penerima Kartu Pra-Kerja di tahun pertama, dapat dikatakan tepat sasaran. Kenapa? Data menunjukkan bahwa mayoritas peserta berusia muda, kategori menganggur, hidup di sektor informal serta memiliki pendapatan rendah.

"Karena itu, dana sebesar Rp 3.550.000 bagi setiap peserta, yang meliputi bantuan pelatihan dan insentif, menjadi sangat berarti untuk hidup di era pandemi seperti saat ini, "cetusnya.

Menjadi penerima Kartu Pra-Kerja, juga terbukti memberi dampak besar pada status pekerjaan. Baik membantu mempertahankan status pekerjaan, maupun mengurangi laju pengangguran.

"Ada 11 persen penerima Kartu Pra-Kerja yang sebelumnya menganggur kemudian mendap kerja. Sementara 47 persen penerima yang sudah bekerja, tetap bekerja setelah mengikuti berbagai pelatihan di Program Kartu Pra-Kerja, "tandas Purbasari.