BKPM: Maluku Utara Harus Jadi Contoh Pengelolaan Nikel

Weda, Hpost – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Maluku Utara, khususnya Halmahera Tengah, harus menjadi contoh pengelolaan nikel untuk mendukung program pemerintah dalam hilirisasi sektor pertambangan.

Hal ini dikemukakan Bahlil saat mengunjungi kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah (Halteng), Jumat 19 Februari 2021, didampingi Bupati Halteng Edi Langkara dan Sekretaris Daerah Maluku Utara (Malut) Samsudin A. Kadir.

Menurut dia, PT IWIP akan menjadi salah satu kawasan terbaik di Indonesia. Bahkan Asia Tenggara. Sebab memiliki letak yang sangat strategis di antara bahan baku, kawasan industri, power plant, dan pelabuhan.

Apalagi, lanjut dia, kawasan ini bakal dibangun smelter copper yang akan bekerja sama dengan Freeport. “Pak Bupati harus merespon ini dengan baik, agar bisa membawa ekonomi daerah, khususnya Halmahera Tengah dan Maluku Utara pada umumnya ke arah yang lebih baik,” katanya.

Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo, setiap investasi dari Aceh hingga Papua harus mampu memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Seperti ketersediaan lapangan kerja. “Ini menjadi hal yang sangat penting,” katanya.

Baca juga: 

Pemprov Maluku Utara Gelar ‘Karpet Merah’ untuk Freeport dan Perusahaan China

Alarm Bahaya Hutan Halmahera

Rencana Derita Terhadap Rakyat di Halmahera Tengah dari Kehadiran Industri PT IWIP

Menyentil soal Tenaga Kerja Asing (TKA), Bahlil mengaku telah mendengar isu yang menyatakan PT IWIP lebih banyak mempekerjakan TKA dibandingkan tenaga kerja lokal.

“Tapi saya tadi cek ternyata karyawan dari (total) 20 ribu lebih itu, TKAnya tak lebih dari 2.500 orang. Ini sudah bagus. Sudah clear. Semoga ke depannya semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap,” ucapnya.

Selain tenaga kerja, Bahlil juga menaruh perhatian pada kolaborasi antara masyarakat, investor, pengusaha nasional maupun lokal, pemerintah daerah dan UMKM. Ia mengaku yakin jika prinsip tersebut telah dilakukan, akan banyak berdampak positif terhadap daerah.

Oleh karena itu, Bahlil mewanti-wanti agar data yang diberikan oleh perusahaan maupun pemda kepada pemerintah pusat valid. Baginya, ini penting agar persepsi dunia tentang iklim investasi di Indonesia sudah mulai berubah lebih baik.

“Nah, kolaborasi ini yang harus kita bicarakan. Tinggal kita perkuat lagi. Saya akan bicarakan ke Bapak Presiden. Karena tujuan saya ke sini untuk memastikan bahwa izin-izin yang sudah kita kasih itu berjalan atau tidak,” tuturnya.

Kedua, lanjut dia, insentif fiskal. Lalu perencanaan yang diberikan ke BKPM. “Apakah sama nggak dengan realitanya. Keempat baru kita bicara tentang investasi berkualitas, apakah arahan presiden sudah tercipta atau tidak,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil meninjau langsung sejumlah lokasi di kawasan tersebut, yakni smelter, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pelabuhan, dan area penambangan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan koordinasi pengembangan kebijakan penanaman modal, untuk mempercepat realisasi investasi dan pemberian insentif penanaman modal bagi pelaku usaha.

Bahlil mengapresiasi berbagai progress positif pembangunan smelter beserta fasilitas pendukungnya. Ia berjanji, BKPM akan ikut mengawal penyelesaian proyek kawasan IWIP dan memfasilitasi rencana investasi yang akan masuk.

“Kami berharap agar masyarakat, khususnya pengusaha lokal dan UMKM, dapat berkolaborasi dengan PT IWIP maupun tenant lain, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat,” tandasnya.