Kemiskinan

Penyebab Melonjaknya Angka Orang Miskin di Maluku Utara

Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Foto: Layank S

Ternate, Hpost - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr Aziz Hasyim, menyoroti angka kemiskinan yang dirilis BPS.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2020 sebanyak 87,52 ribu orang atau 6,97 persen.

Jumlah itu kemudian bertambah sekira 1,15 ribu orang bila dibandingkan pada Maret 2020 sebanyak 86,37 ribu orang atau 6,78 persen.

Aziz bilang, kemiskinan pada dasarnya disebabkan oleh faktor seseorang itu tidak memiliki keterampilan dan ketiadaan orang pada akses.

"Orang bisa punya skil (kemampuan) tetapi jika tidak punya akses terhadap sumber daya, maka tidak memberi manfaat, pun sebaliknya orang punya akses atas sumber daya tetapi jika tidak memiliki ketrampilan untuk mengelola atau memanfaatkannya juga bisa menyebabkan orang tersebut miskin," jelas Azis, kepada halmaherapost, Senin, 23 Maret 2021.

Menurut Aziz, data yang dirilis oleh BPS menunjukkan tren positif pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Namun, hal itu perlu kajian karena pada satu sisi justru kemiskinan turut meningkat.

"Pada titik ini perlu ditelusuri atau dikaji kenapa ekonomi tumbuh tapi kemiskinan juga meningkat, bisa jadi ekonomi tumbuh tapi pada sektor yang tidak memberi dampak terhadap penciptaan lapangan kerja atau karena alasan lainnya," ungkapnya.

Ia menjelaskan, soal persentase tersebut ada hal yang berlawanan dengan daerah-daerah di Maluku Utara yang memiliki potensi alam luar biasa.

"Untuk tambang saya melihat ada paradoks (berlawanan) jika membaca datanya, di mana angka kemiskinan tinggi justru berada pada daerah-daerah atau kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya alam," jelasnya.

Ia lantas menyarankan ke pemerintah Maluku Utara untuk menerapkan political will (keinginan politik) dalam mendorong penguatan kapasitas sumberdaya manusia.

"Supaya memiliki keterampilan yang memadai dan menciptakan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak," tuturnya.

Sementara itu, Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, Supriyadi Sudirman, menilai kedatangan industri ekstraktif justru menjadi buah dari kemiskinan.

"Banyak pakar telah membuktikan itu, bahwa tambang tidak menjamin kesejahteraan bahkan banyak penelitian lebih menguatkan situasi tersebut," ungkap Supriyadi.

Menurutnya, kehadiran tambang mengakibatkan akses masyarakat kepada sumber produksi, sebagai pusat gerak roda ekonomi desa menjadi terputus.

Ia lantas meminta kepada pemerintah setempat tak perlu mengandalkan tambang sebagai sumber kemakmuran.

"Tambang hadir semacam kutukan sumber daya alam. Kebun yang menjadi penopang hidup mereka (warga) hilang akibat kebijakan pemerintah lewat izin tambang ini," tuturnya.

Penulis: Julfikar Sangaji
Editor: Rajif Duchlun

Baca Juga