Nasib Pegawai Tidak Tetap Pemkot Ternate Tinggal Menghitung Hari

Ternate, Hpost – Penjabat Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang, secara tegas mengatakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer dalam pekan ini diberhentikan.

"Saya sudah tanda tangan. Formasi penerimaan pegawai tahun ini juga kita tiadakan, karena mau cari duit dari mana. Yang saat ini saja susah, kong mau angkat baru?," kata Hasyim kepada wartawan, Senin 5 April 2021.

Ia bilang, kebutuhan CPNS butuh penyesuain dengan analisis dan beban kerja. Tapi nyatanya, justru saat ini yang diangkat tidak beraturan dan tidak sesuai kebutuhan.

Menurutnya, jika pemerimaan dilakukan maka akan tidak logis. Sebab bila dibandingkan dengan PNS, jumlahnya sudah tidak seimbang.

Saat ini, pihaknya sudah membentuk tim yang diketuai asisten III bersama staf ahli untuk mengevaluasi. “Paling lambat Rabu 7 April 2021 saya akan segera membuat SK pemberhentian,” ungkapnya.

Terkait hal ini, ia mencontohkan Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, yang hampir semuanya tidak mempekerjakan tenaga honorer, tapi tenaga kontrak yang sifatnya outshorching.

“Itu artinya saya hanya membutuhkan orang tersebut, dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Jadi kalau kontrak 1 tahun selesai ya selesai, supaya tidak ada pembebanan," jelasnya.

Ia mempertanyakan, kenapa di Pemerintahan Kota Ternate memakai konsep seperti itu dan nyaris mengangkat semua.

"Jangan-jangan kepala SKPD sengaja membiarkan seperti ini, jangan sampai ambil kebijakan dari tenaga honorer punya dana," ungkapnya.

Dari sejumlah kejadian yang ada di lingkup Pemkot Ternate, ia mencontohkan seperti kasus yang dialami Camat Ternate Selatan. Di mana, pernah terungkap dana fiktif yang berujung pelaporan.

"Jika ada keterlibatan kepala SKPD di dalam dan laporannya fiktif, maka kita akan sanksi. Soalnya saya juga bingung dengan refocusing saat ini. Tidak tahu mau potong dana yang mana lagi," terangnya.

Bahkan ia mengaku saat ini jumlah PTT atau honorer lebih banyak dari PNS. "Tempat duduk saja harus kalah ganti, karena penerimaan tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita pangkas bertahap dulu, karena ini pemborosan," pungkasnya.

Ia menambahkan, komposisi jumlah PNS yang ada di Pemkot kurang lebih 4.000 orang. Sedangkan PTT sebanyak 3,540.

Bahkan jumlah PTT tersebut belum termasuk tenaga kebersihan dan tenaga kesehatan, yang malah akan lebih banyak dari PNS.

“Itu artinya hampir 75 persen adalah PTT, dan ini merupakan pemborosan, sehingga untuk PTT angkatan 2020 akan diberhentikan,” ucapnya.

Sekadar informasi, jumlah PTT yang baru diangkat sesuai SK tahun 2020 sebanyak 974 orang. Jumlah itu terbagi untuk tingkat pendidikan sarjana 385 orang, dengan honor Rp 1,100.000.

Sedangkan SMA 589 orang dengan honor Rp 900.000. Jika ditotalkan, gaji PTT sebesar Rp 953.600.000. Jika dikali dalam setahun untuk honor PTT, pemkot mengeluarkan anggaran sebesar Rp 11. 443.200.000.