Warga Protes Rekomendasi DPRD soal Tunda Pilkades di Sula

Sanana, Hpost – Aksi unjuk rasa terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa, kembali digelar di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Rabu 21 April 2021.

Berbeda dengan aksi Front Peduli Demokrasi sebelumnya. Kali ini, massa yang mengatasnamakan Forum Peduli Pemilihan Kepala Desa Kepulauan Sula, itu menyoroti rekomendasi Komisi I DPRD Sula terkait penundaan pelaksanaan Pilkades di 78 desa tersebut.

Selain itu, masa juga meminta Komisi I DPRD Sula menarik kembali rekomendasi yang telah disampaikan ke pemda dan memanggil Bupati Kepulauan Sula untuk meminta pertanggungjawaban atas persoalan yang terjadi.

Baca juga: 

4 Calon Kepala Desa di Kepulauan Sula Siap Bertarung

Hasil Screening Pilkades di Kepulauan Sula Ditolak Warga

Pilkades di Kepulauan Sula Tetap Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Menanggapi tuntutan masa aksi, Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Sula, M. Natsir Sangadji menyampaikan, Komisi I tidak dapat menarik kembali rekomendasi yang telah disampaikan ke pemda.

Terkait pemanggilan Bupati Kepulauan Sula, menurut Natsir, ada mekanisme yang harus dijalankan, yakni sekurang-kurangnya harus seperdua anggota DPRD Sula bersedia.

“Dari situ baru dibentuk tim Panitia Khusus DPRD untuk memanggil bupati,” katanya.

Natsir juga menyebutkan, dalam waktu dekat Komisi I akan berkonsultasi ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Maluku Utara dan Kementerian Dalam Negeri.

“Konsultasinya terkait rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Kepulauan Sula,” tandasnya.