Staf Ahli Pemkot Ternate: Ketua Tim Verifikasi PTT Bekerja Sembunyi-sembunyi

Ternate, Hpost – Staf Ahli Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, Samin Marsaoly menilai, Ketua Tim Verifikasi dan Evaluasi yang dipimpin Mohdar Din, bekerja sembunyi-sembunyi.

Pernyataan itu terkait pemberhentian 466 Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Kota Ternate di masa jabatan Penjabat Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang.

“Kesannya bekerja sembunyi-sembunyi dalam memverifikasi PTT. Ini langsung pernyataan dari Staf Ahli yang masuk dalam anggota tim. BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tertutup,” ujar Samin dalam rekaman wawancara pada Senin 3 Mei 2021 yang diterima halmaherapost.com.

Menurut dia, tim harus solid. Sebab dari kesepakatan awal, jumlah PTT yang harus diberhentikan sebanyak 974 orang.

“Tapi kemudian kebijakannya jadi lain. Jadi kerja tim dalam diam. Mohdar Din kerja diam-diam,” ucap Samin.

Dikonfirmasi terakhir, Jumat 7 Mei 2021, Samin bilang jika pemkot ingin memberhentikan tenaga PTT, sebaiknya dipertimbangan lagi.

Baca juga: 

Ratusan Pegawai Tidak Tetap di Pemkot Ternate Resmi Diberhentikan

Nasib Pegawai Tidak Tetap Pemkot Ternate Tinggal Menghitung Hari

“Karena PTT yang dipangkas justru banyak dari mereka yang sudah mengabdi di atas 5 tahun. Bahkan di atas 15 tahun,” ungkapnya.

Menurut Samin, sebaiknya tim verifikasi bisa mendata dengan baik. Karena sesuai pembahasan awal, PTT yang dipangkas adalah yang masuk di 2020.

"Kasihan. Ada yang sudah bekerja sebagai PTT sejak 2009, 2010. Bahkan ada juga yang sudah masuk list K2 tapi justru diberhentikan. Ini kan seprti orang Ternate bilang, ‘suruh lain bikin lain,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate ini, tim verifikasi tidak transparan dalam bekerja, sehingga itu membuatnya keluar dari panitia tim verifikasi.

“Karena seharusnya saat melakukan verifikasi, yang bersangkutan turut dihadirkan. Bukan hanya menerima dokumen atau ijazah saja,” katanya.

Akhirnya, kata Samin, terdapat PTT yang salah dieksekusi. “Contoh, dia (PTT-red) itu aktif sekali. Misalnya ya dia SK-nya di Puskesmas Kalumpang, cuma dipekerjakan di Puskesmas Jambula, eh malah akhirnya diberhentikan,” ujar Samin.

“Makanya, kalau mau verifikasi itu hadirkan orangnya. Bukan hanya menerima ijazahnya dong, nah teman-teman di BKD begitu kerjanya," cetusnya.

Seharusnya, kata Samin, dipublikasikan ke seluruh PTT dalam apel bersama, lalu diinformasikan. “Itu baru namanya verifikasi, dan tim verifikasi tidak boleh hanya mendengar laporan dari kepala OPD saja,” katanya.

Samin juga menegaskan bahwa pemberhentian PTT tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan Tauhid Soleman dan Jasri Usman. Sebab data PTT sudah diambil jauh sebelum ada Wali Kota Ternate yang baru.

Ketua Tim Verifikasi dan Evaluasi PTT, Mohdar Din, saat dimintai tanggapannya terkait hal itu, enggan berkomentar, dengan alasan akan ada konferensi pers dari Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman.

"Saya no coment soal itu, dan sebentar sore ada konfErensi pers dengan Pak Wali Kota terkait itu," singkatnya.