Gegara Dana COVID-19, Kejaksaan Periksa Puluhan Orang di Halmahera Utara

Tobelo, Hpost – Tim penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara, Maluku Utara, telah meminta keterangan puluhan orang di Halmahera Utara.

Pihak-pihak yang diperiksa tersebut untuk menyelidiki dugaan korupsi dana COVID-19.

Dana tersebut merupakan hasil refocusing tahun anggaran 2020. Nilainya mencapai Rp 60 miliar, namun baru terealisasi Rp 33 miliar lebih.

Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Agus Wirawan Eko Saputro melalui Kasi Intel Ridzky Septriananda kepada wartawan mengatakan saat ini tim penyelidik sedang meminta keterangan pengelola puskesmas.

Baca Juga:

• Tukang Bangunan Ditemukan Meninggal di Rumah Dosen
• Nelayan Pulau Morotai, Maluku Utara Ditemukan Selamat
• Masyarakat Lima Desa di Halmahera Utara Nilai Tahapan Pilkades Cacat Hukum

“Kita baru minta keterangan satu kepala kuskesmas, empat bendahara puskesmas, dan orang-orang dari Dinas Kesehatan,” jelas Ridzky, Jumat 22 Oktober 2021.

Total yang sudah dimintai keterangan berjumlah 10 orang.

“Sekarang sekitar 10 orang yang telah kita mintai keterangan,” aku Ridzky.

Ia menambahkan, tim penyelidik sedang menjadwalkan permintaan keterangan semua pengelola puskesmas yang ada di Halmahera Utara.

“Semuanya kita akan panggil untuk dimintai keterangan. Kami akan mengusut hingga tuntas,” tegasnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya tim penyelidik telah meminta keterangan sejumlah pejabat, termasuk Kepala BPBD yang merupakan adik Bupati Halmahera Utara dan mantan Kepala Dinkes yang merupakan kakak dari Wakil Bupati Halmahera Utara.

Selain itu, Kepala Keuangan, Sekretaris Dinkes, Bendahara Dinkes, Bendahara BPBD, PPK BPBD, Mantan Direktur PDAM, dan Bendahara PDAM juga ikut dimintai keterangan.