Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara Resmi Berganti

Ternate, Hpost – Kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara resmi berganti, dari Aryanto Wibowo ke Edy Suharto. Ini setelah dikukuhkan oleh Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Selasa 4 Januari 2022.

Pengukuhan yang berlangsung di Aula Hotel Sahid Bela Ternate tersebut disaksikan langsung oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), Raden Suhartono.

Edy Suharto menggantikan posisi Aryanto Wibowo yang telah berpindah tugas menjadi Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan Deputi Akuntan Negara BPKP di Jakarta.

Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dalam kesempatan itu mengatakan pergantian kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan alamiah dari sebuah sistem organisasi dan bisa terjadi setiap saat.

“Untuk itu di setiap pergantian pimpinan selalu ada harapan besar pada peningkatan kualitas kinerja, dengan pola kepimpinan yang lebih baik lagi,” ucap Gubernur.

Baca:

Sambut Sail Tidore 2022, Tim Kreatif Bikin Video Klip Bertema Budaya

Lolos Seleksi Lelang Jabatan, 7 Pejabat Eselon II di Ternate Segera Dilantik

Gebrakan Awal Tahun, 4 Pengedar Narkoba di Ternate Berhasil Diringkus

“Saya berharap bersama BPKP ke depan, tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku Utara terutama tata kelola keuangan dan pembangunan daerah akan ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan,” harapnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Bidang PPKD Raden Suhartono menyampaikan bahwa selama ini BPKP telah hadir di tengah-tengah Pemerintah dan masyarakat untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara terutama di Wilayah Maluku Utara.

“Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan kegiatan pengawasan diantarannya  Pengawasan Lumbung Ikan Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, pengawasan desa, penegakkan hukum, dan quality assurance,” katanya.

Raden berharap dengan pergantian pejabat ini,  kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa di wilayah Provinsi Maluku Utara, Instansi Vertikal dan Aparat Penegak Hukum yang selama ini telah terjalin dengan baik.

“Agar dipertahankan dan dapat ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara,” tandasnya.