Pemerintahan

Janggal, Pengesahan APBD Induk Halmahera Tengah 2022 Dibeberkan

Rapat Banggar DPRD Halmahera Tengah, membahas usulan perubahan APBD 2022, Senin 18 Januari 2022 || Foto: Risno/JMG

Anggota DPRD yang menyetujui usulan ini di antaranya: Hayun Maneke, Kabir Kahar, Munadi Kilkoda, Nuryadin Ahmad, Asrul Alting, Zarkasi Zainudin dan Zulkifli Alting.

"Kami kalah dalam voting itu, Saya, Sakir Ahmad, Ahlan Djumadil, dan Usman Tigedo," ujarnya.

Aswar bilang, selanjutnya mereka akan menyurat ke Gubernur Maluku Utara dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait hal ini.

"Kami anggap ini tidak sesuai Permendagri No.27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2022 dan PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," tandasnya.

Diketahui, usulan Pemda ini bersumber dari potensi penerimaan daerah realisasi kontribusi pajak dari PT. IWIP sejumlah 501 miliar, terdiri dari pajak/retribusi maupun DBH/Royalti. Ini juga tertuang dalam surat penyampaian realisasi kontribusi pajak dari PT.IWIP.

"Ini tidak bisa menjadi dasar untuk dimasukkan oleh Pemda, mengapa karena DBH itu harus ditetapkan Pemerintah pusat melalui Perpres dan PMK baru bisa dimasukan, bukan berdasarkan surat dari PT. IWIP, dan yang anehnya DBH tidak dimasukkan pada komponen pendapatan transfer Pemerintah Pusat tetapi masuk pada komponen Pendapatan Asli Daerah," jelas Aswar.

Baca Lagi:


Kuatnya Nuansa Islam dalam Ritual Kololi Kie di Kesultanan Ternate


Sepasang Kekasih di Ternate Siarkan Aksi Mesum di Medsos


Harga Minyak Goreng di Ternate Naik, Ini Kisarannya

Selain itu, pendapatan yang bersumber dari PT. IWIP ini pun tidak dicantumkan secara detail item-item apa saja yang akan dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah lantaran draft rincian usulan perubahan pendapatan pihaknya tidak menemukan penjelasan kegiatan dan rinciannya.

"Kita meminta agar jangan sampai kita salah dalam aturan, makanya harus dikonsultasi dulu sebelum dimasukkan tetapi tidak diterima, ini ada apa," kesalnya.

Sebagai informasi, APBD Halteng yang sudah disahkan yakni sebesar Rp 886.082.122.453, sementara usulan perubahan dari Pemda menjadi Rp 1.384.633.656.462.

Sedangkan belanja telah ditetapkan sebesar Rp 986.082.122.453, nilai perubahan yang diusul oleh pemda Rp 1.595.067.240.899.

Permintaan perubahan itu dengan asumsi penambahan pendapatan pada komponen Pendapatan Daerah sebesar Rp 501.100.000.00.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Risno Hamisi
Editor: RHH

Baca Juga