Janggal, Pengesahan APBD Induk Halmahera Tengah 2022 Dibeberkan

Weda, Hpost - Usulan perubahan rencana penerimaan pendapatan daerah tahun 2022  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 oleh Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara Drs. Edi Langkara kembali mendapat penolakan sejumlah anggota DPRD.

Penolakan ini, disampaikan dalam rapat yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halteng dengan TAPD Halteng, pada Sabtu 19 Februari 2022.

Anggota Banggar DPRD Halteng Aswar Salim mengatakan, usulan bupati dalam perubahan rencana penerimaan di struktur pendapatan dan belanja APBD 2022 wajar ditolak. Penolakan itu, kata dia, karena ada beberapa alasan yang tidak rasional.

"Pertama, status APBD saat ini harusnya sudah selesai dievaluasi di provinsi, bukan malah pemda terkesan memaksakan agar ada penambahan dalam struktur pendapatan dan belanja APBD yang akhirnya memperlambat kerja pemerintah daerah dalam realisasi APBD tahun 2022," ujarnya.

"Secara prosedur, usulan ini harusnya dimasukan pada APBD Perubahan, bukan pada APBD yang sudah kita sahkan pada tanggal 27 November 2021," kata Aswar kembali, kepada Halmaherapost, Ahad 20 Februari 2022.

Baca Lagi:

---

Waspada Cuaca Ekstrem di Maluku Utara Sepekan ke Depan

---

Naik Haji, Bikin SIM dan STNK hingga Jual Beli Tanah, Syaratnya Kartu BPJS

---

Tabrak Bak Sampah di Jalan, Karyawan Tambang di Halmahera Tengah Tewas

Yang Kedua, Aswar menilai bahwa ada potensi defisit yang membengkak ketika usulan pemerintah daerah dalam APBD tersebut diterima.

"Di mana defisit yang sebelumnya berada di angka Rp. 110.433.584.437.00 berubah menjadi Rp. 210.433.584.437.00 karena memasukkan usulan penerimaan pendapatan sejumlah Rp.501.000.000.00," paparnya.

Aswar menambahkan, setelah rapat bersama Banggar dengan TAPD pada Sabtu kemarin, ia mengakui penolakan mereka kalah dalam pengambilan suara. Ini setelah Ketua DPRD Sakir Ahmad mengetok palu menerima usulan perubahan pendapatan Bupati Halmahera Tengah.