Pemerintahan

KNPI Maluku Utara Nyatakan Dukungan Bongkar Masalah di Tubuh Pemprov

Kantor Gubernur Maluku Utara || Foto: Rian/Halmaherapost

Ternate, HpostKomite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara, mendukung langkah DPRD Provinsi membentuk panitia khusus untuk menelusuri masalah yang terjadi di tubuh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Yang sudah terbentuk itu Pansus LPKJ. Atas nama pemuda Maluku Utara kami mendukung Pansus untuk menelusuri utang-utang Pemprov dan penggunaan anggaran di setiap SPKD,” ujar Sekretaris KNPI Maluku Utara, M. Ardiansyah, Selasa 10 Mei 2022.

Dia menuturkan, pembentukan Pansus 13 IUP dan anggaran STQ memang harus dilakukan. Pasalnya, dua hal tersebut diduga bermasalah.

M Ardiansyah juga menyebut bahwa masalah ini berkaitan dengan dugaan mafia izin pertambangan di daerah dan dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan STQ Nasional beberapa waktu lalu.

“Ketika kontraktor ingin membongkar Masjid Raya Sofifi karena upahnya belum dilunasi, itu membuat kita semua pasti kaget. Kok begitu ya kondisi birokrasi di daerah kita,” tandasnya.

Sekretaris KNPI juga mendukung penuh Polda Maluku Utara dalam hal penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Maluku Utara.

Ia bahkan turut menyayangkan pihak Dispora yang diduga menyalahgunakan anggaran yang mestinya diperuntukkan untuk paskibraka dan anggaran refocusing.

Selain itu, dirinya juga berharap Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan kapal Nautika.

“Kan sudah ada fakta persidangan, kenapa tidak dilakukan penyelidikan. Ada apa ini. Kalau Kejakasaan Tinggi mendiamkan, nantinya akan muncul kecurigaan buruk dari publik. Atau mungkin Kepala Dikbud itu kebal hukum ya. Semua warga negara itu sama di mata hukum, jadi jangan beda-bedakan,” pungkasnya.

Penulis: Tim Hpost
Editor: RHH

Baca Juga