Rakoornas di Kementerian Desa, Bupati Kepulauan Sula Jadi Pembicara

Sanana, Hpost - Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara Fifian Adeningsi Mus berkesempatan menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakoornas).

Fifian jadi pembicara dalam Rakornas terkait Rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang digelar Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa 13 September 2022.

Kegiatan Rakornas yang dipusatkan di Hotel Santika Primer jakarta tersebut dibuka secara resmi oleh Sekjend Kementrian Desa dan PDTT Republik Indonesia, Taufik Majid.

Selain dihadiri Bupati Kepulauan Sula, juga hadir Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, Sekretaris daerah Kepulauan Sula Muhlis Soamole dan Sekretaris Daerah Kepulauan Pulau Taliabu.

Serta sejumlah SKPD terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan sejumlah pimpinan SKPD.

Fifian mengatakan, Kepulauan Sula memiliki sumberdaya alam yang cukup memadai, namun, potensi sumberdaya itu belum dapat dikelola secara maksimal karena tidak didukung dengan konektifitas infrastruktur yang memadai.

"Kita punya potensi sumberdaya, tapi pengelolaannya belum efektif, karena tidak didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai," ucapnya.

Baca Juga:

---

Kakanwil Kemenkumham Malut Ajak Pelaku UMK Harus Berstatus Badan Hukum

---

Ini Penjelasan Dinkes Ternate Soal Penanganan Sampah Medis

---

Olehnya itu, Bupati pada forum Rakoornas meminta Kementrian dan lembaga terkait untuk dapat membantu Kepulauan Sula sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, agar Kepulauan Sula dapat keluar dari status daerah tertinggal yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Kalau salah satu ukuran daerah tertinggal karena daerah kami tidak memiliki toko di setiap desa, itu saya akui, tapi kalau dari aspek lain saya pikir harus dikaji ulang, karena maslah yang ada di Sula adalah masalah infrastruktur, dalam hal ini jalan, jembatan, tapi kalau masalah potensi sumberdaya kami punya potensi yang cukup," tandasnya.

Sekjend Kemendes PPDT, Taufik Majid menyampaikan, untuk membangun Kepulauan Sula dan Taliabu menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk Kementerian.

Olehnya itu, dalam pelaksanaan Rakoornas ini, pihaknya berharap seluruh Kementerian dan lembaga terkait dapat menyiapkan program untuk dilaksanakan pada hari aksi nasional nantinya.

"Untuk sukseskan program aksi nasional dan membawa Sula dan Taliabu keluar dari status daerah tertinggal, maka peran serta dukungan pemangku kepentingan, terutama pimpinan SKPD sangat diharapkan," pungkasnya.