MKKS Halmahera Selatan: Dunia Pendidikan Harus Bebas dari Paham Separatis

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk paham separatisme yang mulai menyusup di wilayah Maluku Utara.

Penolakan ini disampaikan langsung oleh Ketua MKKS SMK se-Halsel, Samsudin Hamadin, pada Selasa, 23 Juni 2025.

Menurut Samsudin, penyebaran isu separatis yang mengarah pada gerakan seperti Republik Maluku Selatan (RMS) kini mulai terdeteksi dan menyasar dunia pendidikan. Ia menilai kondisi ini sangat berbahaya dan dapat memicu konflik sosial serta mengganggu stabilitas nasional.

“Kami menolak dengan tegas segala bentuk pemahaman separatisme, terutama yang mulai muncul di Maluku Utara. RMS adalah bentuk nyata dari ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Samsudin.

Ia menjelaskan, separatisme bukan hanya ancaman politik, tetapi juga ideologis yang dapat merusak karakter generasi muda. Dunia pendidikan, katanya, harus menjadi benteng terakhir dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.

“Pendidikan harus bebas dari infiltrasi ideologi separatis. Guru, siswa, dan seluruh elemen pendidikan harus bersatu melawan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Lebih lanjut, Samsudin mengajak seluruh masyarakat Halsel untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Ia juga meminta semua pihak mendukung langkah aparat keamanan dalam mencegah dan menindak tegas segala bentuk aktivitas separatisme.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Halsel agar tidak terpengaruh oleh propaganda separatisme. Dukung aparat keamanan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita,” katanya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen MKKS SMK se-Halsel dalam mendukung stabilitas nasional serta menjaga dunia pendidikan dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan semangat persatuan.