Langkah Sherly–Sarbin Berbuah Hasil, Angka Tidak Sekolah di Maluku Utara Menurun Drastis

Kebijakan sekolah gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mulai menunjukkan hasil nyata. Angka Tidak Sekolah (ATS) di daerah ini dilaporkan menurun drastis dalam dua tahun terakhir.

Program yang mulai dijalankan sejak 2025 itu menyasar seluruh jenjang pendidikan menengah, mulai dari SMA, SMK, SLB, MA hingga SMAK, dengan tujuan menghapus hambatan biaya yang selama ini menjadi penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Dr Abubakar Abdullah, mengatakan tren penurunan ATS terlihat signifikan, khususnya pada kelompok usia 16–18 tahun.

“Selama dua tahun terakhir, program sekolah gratis sangat membantu masyarakat. Biaya pendidikan tidak lagi menjadi hambatan utama,” ujar Abubakar saat menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) se-Kabupaten Halmahera Utara, Selasa, 14 April 2026.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, jumlah siswa putus sekolah pada 2025 tercatat sekitar 2.499 orang dan turun menjadi 1.951 orang pada 2026.

Penurunan juga terjadi pada lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan, dari 2.264 orang pada 2025 menjadi 2.133 orang pada 2026.

Sementara itu, jumlah anak yang belum pernah bersekolah mengalami penurunan paling signifikan, dari 15.968 orang pada 2025 menjadi 6.824 orang pada 2026.

“Laju penurunan ini cukup menggembirakan,” katanya.

Abubakar menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari dua kebijakan utama pemerintah daerah, yakni program sekolah gratis dan penerapan kebijakan “nol residu” di setiap satuan pendidikan.

Kebijakan nol residu difokuskan untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal, baik yang berisiko putus sekolah maupun yang belum pernah mengakses pendidikan.

Menurutnya, sejak awal kepemimpinan Sherly–Sarbin, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama, terutama dalam memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan di Maluku Utara.

“Ini bukti bahwa kebijakan yang tepat mampu memberikan dampak nyata,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh satuan pendidikan untuk tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi mampu menerjemahkannya dalam program yang lebih konkret dan terukur.

"Peran sekolah sangat penting. Pastikan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal dari sistem pendidikan,” pungkasnya.