Gubernur Sherly Desak Pemerataan Ekonomi, Usulkan Infrastruktur Rp2,9 Triliun ke Pusat

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, kembali menyoroti ketimpangan pembangunan di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, ia mengajukan usulan pembangunan infrastruktur senilai Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat.

Pertemuan tersebut berlangsung di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Rabu, 22 April 2026, dalam masa reses persidangan IV DPR RI. Di hadapan anggota dewan, Sherly memaparkan kondisi “paradoks” ekonomi Maluku Utara yang dinilai belum berpihak pada masyarakat.

Menurutnya, meski Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional pada 2025 sebesar 34 persen (year on year), capaian itu belum diikuti dengan pemerataan kesejahteraan.

“Pertumbuhan tinggi ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Masalah utamanya ada pada konektivitas yang masih terbatas,” tegasnya.

Sherly menjelaskan, mayoritas masyarakat Maluku Utara menggantungkan hidup pada sektor primer, yakni sekitar 60 persen sebagai petani dan 20 persen nelayan. Namun, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan membuat distribusi hasil produksi menjadi tidak efisien.

“Banyak wilayah yang belum terkoneksi. Akibatnya, hasil pertanian dan perikanan sulit menjangkau pasar,” ujarnya.

Di sisi lain, kondisi fiskal daerah juga tengah tertekan. Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara kolektif mencapai Rp3,5 triliun untuk provinsi dan kabupaten/kota, sehingga ruang fiskal semakin sempit.

Karena itu, Pemprov Malut menggantungkan harapan pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui kementerian teknis dan DPR RI.

Fokus Usulan Infrastruktur

Dari total usulan Rp2,9 triliun, terdapat sejumlah program prioritas yang dinilai krusial untuk mendorong konektivitas dan pemerataan pembangunan.

Pertama, perbaikan jalan provinsi melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp789 miliar. Usulan ini ditujukan untuk ruas-ruas jalan yang selama ini belum tersentuh program IJD. Pada 2025, Maluku Utara hanya mendapatkan alokasi Rp300 miliar, itupun untuk jalan kabupaten.

Kedua, percepatan pembangunan Sofifi sebagai ibu kota provinsi dengan anggaran Rp686 miliar. Program ini mencakup pembangunan stadion sepak bola, pasar higienis, terminal, gedung pemadam kebakaran, hingga peningkatan fasilitas rumah sakit.

Ketiga, pembangunan konektivitas kawasan industri melalui ruas Maba–Sagea yang menghubungkan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Proyek ini dinilai strategis karena menghubungkan kawasan industri besar dengan total investasi mencapai puluhan miliar dolar AS.

“Jika ruas ini terbangun, waktu tempuh bisa dipangkas dari 10 jam menjadi hanya sekitar 2 jam,” jelas Sherly.

Keempat, peningkatan akses menuju Bandara Cekel melalui pengaspalan ruas Trans Kie Raha senilai Rp348 miliar. Infrastruktur ini akan memangkas waktu tempuh dari Sofifi ke bandara dari 3,5 jam menjadi sekitar 1 jam.

Soroti Status Sofifi

Dalam kesempatan itu, Sherly juga menyinggung persoalan status administratif Sofifi yang hingga kini belum menjadi daerah otonom, meski telah 26 tahun ditetapkan sebagai ibu kota provinsi.

Saat ini, Sofifi masih berstatus kelurahan di bawah Kota Tidore Kepulauan. Kondisi tersebut dinilai menghambat akses terhadap berbagai program kementerian, termasuk sektor kesehatan yang terikat aturan zonasi.

“Kami mendorong Komisi V dan Kemendagri agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri,” ujarnya.

Usulan Transportasi dan Penanganan Bencana

Selain infrastruktur jalan, Pemprov Malut juga mengusulkan pembangunan pelabuhan penyeberangan di sejumlah wilayah, seperti Pulau Rao (Morotai), Kasiruta (Halmahera Selatan), Mandioli (Kepulauan Sula), Loloda, dan Pulau Hiri (Ternate).

Pemerintah daerah juga meminta penambahan frekuensi kapal Tol Laut dari satu kali menjadi dua kali dalam sebulan guna menekan biaya logistik.

Tak hanya itu, Sherly turut melaporkan kebutuhan anggaran penanganan bencana, termasuk Rp23,7 miliar untuk perbaikan ratusan rumah terdampak banjir di Halmahera Utara dan Halmahera Barat, serta Rp28,7 miliar untuk rehabilitasi rumah warga dan rumah ibadah pascagempa di Ternate dan Batang Dua.

Ia juga mengusulkan subsidi angkutan barang bagi petani serta bantuan bus sekolah untuk menjangkau wilayah terpencil.

“Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik akan tetap tinggi. Masyarakat akan terus bertanya apa manfaat hilirisasi jika tidak mereka rasakan,” pungkasnya.