Buruh Perempuan Jadi Penopang Ekonomi, Britari Maluku Utara Desak Perlindungan Diperkuat

Buruh perempuan kini tak lagi sekadar pelengkap dalam struktur ekonomi, melainkan telah menjadi penopang utama ekonomi keluarga dan kontributor penting bagi pertumbuhan nasional.

Namun, di balik peran besar tersebut, Britari Maluku Utara menilai perlindungan terhadap buruh perempuan masih lemah dan perlu segera diperkuat.

Sekretaris Britari Maluku Utara, Ratika David, menegaskan bahwa di tingkat rumah tangga, perempuan telah mengambil peran strategis sebagai penyumbang pendapatan, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan hidup yang memaksa perempuan masuk ke dunia kerja.

“Fenomena ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga sudah merambah hingga wilayah pedesaan,” ujar Ratika, Kamis, 30 April 2026.

Di tingkat yang lebih luas, kontribusi buruh perempuan terlihat nyata di berbagai sektor produktif, mulai dari industri manufaktur hingga pertanian. Kehadiran mereka dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, di balik peran besar tersebut, buruh perempuan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang paling menonjol adalah beban ganda, di mana mereka harus menjalankan peran sebagai pekerja sekaligus pengelola rumah tangga.

Tanggung jawab domestik seperti mengasuh anak dan mengurus keluarga tetap melekat, meskipun mereka aktif bekerja di sektor formal maupun informal. Kondisi ini kerap luput dari perhatian dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, perempuan kini juga mulai menempati posisi sebagai subjek pembangunan. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program pembangunan, khususnya di tingkat desa, semakin meningkat.

Di sisi lain, dunia usaha masih memandang buruh perempuan sebagai tenaga kerja yang ulet, telaten, dan disiplin. Meski menjadi keunggulan, persepsi ini juga kerap beriringan dengan persoalan klasik seperti upah rendah dan minimnya perlindungan kerja.

Lebih jauh, perempuan juga berperan sebagai agen perubahan di tingkat komunitas. Mereka aktif dalam organisasi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta menjadi penghubung dalam berbagai program pemberdayaan.

Ratika juga menyoroti persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai masih menyisakan sejumlah masalah krusial, terutama terkait dampaknya terhadap tenaga kerja dan keberlanjutan ekonomi daerah.

Ia menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja, khususnya buruh perempuan, agar tidak hanya menjadi objek produksi, tetapi juga memperoleh perlindungan serta kesejahteraan yang layak.

“Buruh perempuan saat ini berada di garis depan pembangunan. Sudah saatnya mereka mendapatkan perlindungan yang adil dan memadai,” tegasnya.

Kondisi ini mempertegas bahwa buruh perempuan memegang peran penting dalam pembangunan. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang kuat, berbagai tantangan struktural yang mereka hadapi berpotensi terus berlanjut.