Ternate Gandeng Probolinggo, Sekda Rizal: Pasokan Pangan Harus Aman

Pemerintah Kota Ternate mengambil langkah strategis untuk mengamankan pasokan pangan sekaligus menekan risiko inflasi dengan menggandeng Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Kerja sama tersebut ditandai dengan pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang berlangsung di Kota Probolinggo, Rabu, 2 September 2026.

Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat rantai pasok komoditas pangan dari daerah produsen ke Ternate, sehingga ketersediaan pangan di pasar tetap terjaga dan gejolak harga dapat ditekan.

Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila.

Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, kerja sama dengan Probolinggo menjadi penting karena Ternate memiliki keterbatasan dalam produksi pangan.

Sebagai daerah kepulauan dengan luas daratan 162,17 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 218 ribu jiwa, Ternate lebih banyak mengandalkan sektor jasa dan perdagangan.

“Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur,” kata Rizal.

Ketergantungan tersebut membuat stabilitas harga pangan di Ternate sangat dipengaruhi kondisi pasokan dan distribusi dari luar daerah.

Gangguan distribusi, keterlambatan pengiriman maupun berkurangnya produksi di daerah pemasok dapat dengan cepat berdampak terhadap harga sejumlah komoditas di pasar Ternate.

Rizal menyebut kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi.

Apalagi, kebutuhan pangan di Maluku Utara terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi dan industri, termasuk keberadaan kawasan industri serta perusahaan tambang berskala besar.

Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, TPID Kota Ternate bersama Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara rutin melakukan rapat koordinasi setiap bulan.

Pemantauan dilakukan terhadap ketersediaan stok, perkembangan harga, hingga potensi gangguan distribusi yang dapat memicu inflasi.

Dari sinilah kerja sama dengan daerah produsen seperti Probolinggo menjadi penting.

Pemkot Ternate tidak hanya membangun kerja sama antarpemerintah, tetapi juga mendorong terbentuknya hubungan dagang langsung antarpelaku usaha.

Bidik Bawang Merah

Pasca penandatanganan KAD, rombongan Pemkot Ternate melakukan kunjungan lapangan dan Sharing Session bersama Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Kota Probolinggo.

Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena pasokan yang tidak stabil kerap berdampak terhadap harga pangan di Ternate.

Untuk membuka peluang kerja sama secara langsung, Pemkot Ternate membawa lima pengusaha atau pedagang besar komoditas Barito—bawang, rica atau cabai, dan tomat—yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate.

Rizal berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebatas seremoni kerja sama antardaerah.

Ia ingin kerja sama pemerintah segera diterjemahkan menjadi transaksi nyata antarpelaku usaha melalui skema Business-to-Business (B2B).

“Kami mengajak langsung para pelaku usaha pedagang dari Ternate agar usai kunjungan ini terjadi kesepakatan Business-to-Business (B2B) secara komersial dengan Asosiasi Bawang Merah di Kota Probolinggo,” tegas Rizal.

Menurutnya, hubungan dagang langsung antara pemasok dan pedagang akan membuat jalur distribusi lebih terencana sekaligus memberikan kepastian pasokan bagi pasar Ternate.

Pemkot Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan tetap mengawal serta memfasilitasi proses kerja sama tersebut.

Pemerintah memastikan kerja sama bisnis dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pihak dalam rantai pasok.

“Kerja sama ini harus memberikan keuntungan yang berimbang bagi petani di Probolinggo maupun pedagang dan konsumen di Ternate,” ujarnya.

Dengan terjaminnya pasokan, pemerintah berharap gejolak harga komoditas pangan dapat ditekan. Pada saat yang sama, kerja sama ini juga diharapkan membuka peluang perdagangan yang lebih luas bagi pelaku usaha kedua daerah.

Rizal menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Probolinggo beserta jajaran serta Bank Indonesia Maluku Utara yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut.

Ia berharap kerja sama ini menjadi awal dari terbentuknya jaringan pasokan pangan antardaerah yang lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus stabilitas harga di Kota Ternate.