Gerak Cepat 100 Hari Kerja Hartati, Investasi hingga MPP Jadi Fokus DPMPTSP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ternate, Hartati Umaternate, mulai tancap gas menjalankan program 100 hari kerja.

Evaluasi internal hingga pemetaan sejumlah agenda strategis menjadi langkah awalnya memimpin DPMPTSP Kota Ternate.

Sejumlah agenda menjadi perhatian, mulai dari mengejar target investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menyiapkan inovasi perizinan hingga mempercepat persiapan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi dan evaluasi yang berlangsung selama dua hari, Selasa-Rabu, 6-7 Oktober 2026.

Hari pertama, Hartati menggelar rapat bersama seluruh staf DPMPTSP Ternate. Sehari berikutnya, rapat dilanjutkan bersama pejabat struktural dan fungsional.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi awal Hartati untuk melihat capaian masing-masing bidang sekaligus menyusun langkah kerja dalam program 100 hari kepemimpinannya.

Dalam rapat bersama pejabat struktural dan fungsional, Hartati memaparkan target dan indikator kinerja yang harus dicapai. Evaluasi mencakup capaian 2025 hingga 2026, target, realisasi, serta hambatan yang masih dihadapi.

Sektor investasi menjadi salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian.

Bidang Penanaman Modal mencatat realisasi investasi Kota Ternate sepanjang 2025 mencapai Rp242,8 miliar. Sementara pada semester I 2026, periode Januari hingga Juni, realisasi investasi tercatat Rp109,4 miliar berdasarkan rilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI.

Target realisasi investasi Kota Ternate dalam RPJMD 2025-2029 sendiri mencapai Rp301 miliar.

DPMPTSP menyebut masih adanya pelaku usaha yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menjadi salah satu kendala dalam pencatatan realisasi investasi.

Karena itu, pengawasan akan diperkuat, terutama terhadap pelaku usaha non-UMK yang saat ini memasuki periode pelaporan LKPM triwulan III.

DPMPTSP akan mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban pelaporan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha.

Di sisi lain, terdapat persoalan pada sistem Online Single Submission (OSS). Tidak seluruh laporan LKPM yang telah diverifikasi DPMPTSP Ternate dapat terakomodasi dalam sistem.

Kendala tersebut berdampak terhadap pencatatan nilai realisasi investasi dan akan disampaikan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, khususnya terkait sistem OSS.

Tak hanya investasi, kualitas pelayanan publik turut menjadi perhatian.

Bidang pengaduan masyarakat dan pelaporan pelayanan melaporkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semester I 2026 mencapai 95 dengan kategori A atau sangat baik.

Angka tersebut masih akan didorong untuk mencapai target IKM 2026 sebesar 97.

Sementara bidang pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha memaparkan sejumlah inovasi yang telah dijalankan. Di antaranya gerai pelayanan outdoor pada momentum Piala Dunia, HUT ke-81 RI dan Rakernas JKPI.

Layanan tersebut mendapat antusiasme masyarakat karena pelayanan perizinan dapat diakses langsung di lokasi kegiatan.

Agenda lain yang masuk dalam program 100 hari kerja Hartati adalah persiapan MPP.

MPP direncanakan dibuka di Gamalama Plaza dan ditargetkan beroperasi pada 2027.

Untuk mempercepat persiapan, Hartati akan menerbitkan SK Tim Kerja Percepatan MPP internal DPMPTSP.

Tim ini akan menyiapkan kebutuhan administrasi dan teknis yang diperlukan menuju pembukaan MPP.

Hartati meminta tim bergerak cepat. Sebab, MPP dinilai menjadi kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima dan terintegrasi sekaligus memenuhi persyaratan Kementerian PAN-RB.

Rapat juga membuka ruang bagi jajaran DPMPTSP menyampaikan gagasan inovasi baru.

Salah satunya KOPI Tuntas yang digagas Bidang Penanaman Modal.

Program ini menyasar pedagang kopi gerobak, khususnya yang kini dipusatkan berjualan di kawasan Lapangan Sonyie Lamo, Salero.

Melalui KOPI Tuntas, DPMPTSP akan mendampingi pedagang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha.

Program tersebut juga akan dipadukan dengan layanan pendampingan pelaporan LKPM bagi pelaku usaha non-UMK.

Di penghujung rapat, Hartati mengingatkan jajaran DPMPTSP untuk ikut memberikan perhatian terhadap musibah kebakaran lahan dan hutan (karhutla) yang terjadi di sejumlah kelurahan Kota Ternate sejak 3 Oktober 2026.

DPMPTSP juga akan mengajak pelaku usaha melalui Gerakan Dunia Usaha Peduli Karhutla.

Para pelaku usaha sebagai mitra dan stakeholder DPMPTSP diharapkan ikut membantu masyarakat terdampak maupun tim penanggulangan bencana.

Bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tim di lapangan, kemudian diserahkan melalui Posko Tanggap Darurat Karhutla di eks Kantor Wali Kota Ternate.

Hartati menyebut keterlibatan dunia usaha dalam penanganan bencana merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan sekaligus dapat menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Melalui program 100 hari kerja tersebut, DPMPTSP Ternate diarahkan tidak hanya mengejar peningkatan investasi, tetapi juga memperkuat pelayanan publik, mempercepat inovasi dan membangun kolaborasi dengan dunia usaha.