Penyerahan LHP BPK Semester II 2025, Wagub Sarbin Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara.

Penyerahan LHP tersebut berlangsung di Auditorium Utama Lantai 2 Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kamis, 15 Januari 2026. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe.

Dalam sambutannya, Wagub Sarbin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Wagub Sarbin juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BPK sangat berperan dalam memperbaiki sistem birokrasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

“Kami terus bekerja sama dengan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara serta memperbaiki tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.

Selain itu, Wagub Sarbin menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan BPK. Ia berharap komunikasi tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui media komunikasi yang lebih fleksibel guna mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai persoalan.

Wagub juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kinerja dan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai langkah strategis, termasuk optimalisasi potensi sektor pertambangan dan sumber daya daerah lainnya.

“Kami berharap kerja sama dengan BPK dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi meningkatkan pendapatan daerah serta memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea, dalam sambutannya mengucapkan selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh pihak yang hadir. Ia berharap Maluku Utara dapat menjadi salah satu provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia, seiring dengan peningkatan pendapatan daerah.

Marius juga menyampaikan bahwa BPK telah menyerahkan sebanyak 12 LHP kepada pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara. Ia berharap seluruh temuan dalam LHP tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan BPK secara terbuka dan jujur, sehingga upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara optimal,” tegasnya.

Acara penyerahan LHP ini turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sejumlah pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.