Percepat ETPD, Pemda Morotai Bidik PAD Lebih Transparan dan Akuntabel

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Komitmen ini ditegaskan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, saat memimpin rapat koordinasi bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Bupati, kemarin.

Dalam arahannya, Rusli menekankan bahwa digitalisasi transaksi menjadi langkah strategis untuk menutup celah kebocoran pendapatan, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

Menurutnya, melalui sistem elektronifikasi, seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah akan dilakukan secara nontunai dan tercatat secara otomatis. Layanan yang terdigitalisasi meliputi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi pasar, hingga berbagai jenis layanan publik lainnya.

“Setiap transaksi akan tercatat secara transparan dan real time. Ini penting untuk mencegah praktik pungutan liar serta memastikan seluruh penerimaan masuk ke kas daerah secara utuh,” tegasnya.

Meski demikian, Rusli mengakui bahwa peralihan dari sistem manual ke digital membutuhkan waktu dan proses adaptasi, baik dari sisi aparatur pemerintah maupun masyarakat. Namun, ia menilai langkah ini sebagai kebutuhan mendesak dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern dan akuntabel.

Selain meningkatkan transparansi, penerapan ETPD juga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ke depan, pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan melalui berbagai kanal digital tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

“Dengan sistem ini, pelayanan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien,” ujarnya.

Ia pun menginstruksikan seluruh pimpinan OPD agar tidak hanya fokus pada kesiapan infrastruktur, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan sistem transaksi elektronik tersebut.

Pemerintah daerah optimistis, dengan edukasi yang masif dan berkelanjutan, masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem pembayaran digital. Upaya ini diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai.