BPBJ Maluku Utara dan Pemda Sula Perkuat Tata Kelola Pengadaan Berbasis Digital

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penerapan sistem berbasis digital.

Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Penginputan serta Pencatatan Kontrak Elektronik pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Katalog Elektronik, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, serta peningkatan level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kepulauan Sula.

Kegiatan yang digelar di Aula Pertemuan Gedung ISDA, Kota Sanana, Jumat, 26 Juni 2026, dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula, Abdi Umagapi, yang mewakili Bupati Kepulauan Sula.

Dalam sambutannya, Abdi mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran publik.

“Melalui proses pengadaan yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Abdi.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPBJ Provinsi Maluku Utara yang terus memberikan pendampingan bersama UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dalam meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa.

Abdi menilai kegiatan tersebut bukan hanya sebagai agenda administratif, tetapi menjadi sarana memperkuat kompetensi aparatur, menyamakan pemahaman, serta memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai regulasi.

Ia menegaskan, penggunaan sistem digital seperti SPSE, kontrak elektronik, dan katalog elektronik saat ini menjadi kebutuhan utama dalam menciptakan proses pengadaan yang lebih cepat, efektif, dan efisien.

“Perkembangan sistem pengadaan menuntut aparatur pemerintah untuk terus beradaptasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik,” katanya.

Abdi berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan serius serta memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi dan menggali pengetahuan dari para narasumber.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara profesional dan bertanggung jawab.

“Setiap proses pengadaan harus menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut Hairil, peningkatan kapasitas aparatur menjadi kunci dalam mewujudkan pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Melalui kegiatan ini kami berharap kompetensi aparatur semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pengadaan barang dan jasa yang profesional, akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan level kematangan UKPBJ di Kabupaten Kepulauan Sula,” ujarnya.

Ia berharap seluruh materi yang diperoleh dalam kegiatan tersebut dapat diterapkan oleh peserta pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Kolaborasi BPBJ Maluku Utara dan Pemkab Kepulauan Sula ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital pengadaan pemerintah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.