Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tinggi, Sekprov Ingatkan IPM Tak Boleh Tertinggal

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif dan berada di atas rata-rata nasional. Namun, di balik capaian tersebut, Pemerintah Provinsi setempat mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membuka Workshop Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 di Aula Maitara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara, Kamis, 9 Juli 2026.

Workshop bertema "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Melalui Pembangunan Berbasis Kewilayahan" tersebut menjadi wadah kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat kapasitas aparatur pemerintah menyusun kebijakan ekonomi berbasis data.

Dalam sambutannya, Samsuddin mengapresiasi sinergi Bank Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan yang terus mendukung pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara membutuhkan pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap wilayah.

"Pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disusun berdasarkan kekuatan dan keunggulan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah memerlukan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah diakses dan dipahami sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif," ujar Samsuddin.

Ia menjelaskan, terdapat lima indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, rasio Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Samsuddin, Maluku Utara telah mencatatkan capaian menggembirakan pada empat indikator tersebut. Pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, sementara angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi berhasil ditekan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri karena kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama.

"Kita sudah sangat sukses dengan empat indikator di atas rata-rata nasional. Namun, yang kita masih kurang itu adalah IPM. Padahal, IPM ini justru induknya. Jika IPM kita bagus, kemungkinan besar semua indikator lainnya juga akan ikut bagus," katanya.

Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengarahkan program pembangunan pada tiga dimensi utama pembentuk IPM, yakni peningkatan rata-rata lama sekolah, peningkatan angka harapan hidup melalui layanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain membahas indikator makro, Samsuddin juga menyoroti daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Maluku Utara. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang masih bertahan di skala usaha kecil tanpa keberanian memperluas pasar.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas produk, konsistensi rasa, hingga volume produksi agar kepercayaan konsumen tetap terpelihara. Ia juga menyinggung praktik pengurangan ukuran produk tanpa penyesuaian harga yang dinilai dapat merugikan konsumen dan menurunkan daya saing produk lokal.

Untuk meningkatkan kapasitas usaha, Samsuddin mendorong pelaku UMKM melakukan konsolidasi melalui koperasi atau manajemen bersama sehingga mampu memenuhi permintaan pasar dalam skala lebih besar.

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Maluku Utara Sri Haryanti Hatari, Kepala Biro Perekonomian Suryanto Andili, Kepala KPP Pratama Ternate Rebina Sukmasari, serta perwakilan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.