KREF BI, Pemprov Maluku Utara Dorong Ekonomi Biru Perkuat Sektor Perikanan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengembangan ekonomi biru dengan mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, saat memberikan sambutan dalam Kie Raha Ekonomi Forum (KREF) yang digelar Bank Indonesia di Aula Maitara, Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Ternate, Selasa, 18 Agustus 2026.

KREF dihadiri instansi vertikal, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, OPD terkait Pemerintah Kota Ternate, pimpinan perbankan, akademisi, serta sejumlah narasumber.

Samsuddin mengatakan, Maluku Utara memiliki potensi kelautan yang besar dan harus dikelola sebagai kekuatan ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus mengandalkan sektor ekstraktif sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif. Maluku Utara punya anugerah laut yang luar biasa. Data menunjukkan potensi perikanan kita baru termanfaatkan sekitar 61 persen. Ini adalah peluang besar yang harus kita optimalkan melalui pendekatan ekonomi biru,” ujar Samsuddin.

Ia menjelaskan, tantangan sektor perikanan di Maluku Utara bukan terletak pada keterbatasan sumber daya. Persoalan justru berada pada belum optimalnya sistem pendukung, terutama infrastruktur, pengolahan dan distribusi.

“Kita belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti cold storage, industri pengolahan, dan sistem distribusi. Akibatnya, nilai tambah tidak dinikmati secara optimal oleh nelayan,” jelasnya.

Di sisi lain, potensi perikanan budidaya juga masih sangat besar. Maluku Utara memiliki potensi lahan budidaya mencapai 81.316,99 hektare. Namun, tingkat pemanfaatannya pada 2019 baru sekitar 0,56 persen.

Produksi perikanan budidaya juga masih didominasi rumput laut dengan porsi mencapai 98,9 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang untuk diversifikasi komoditas dan peningkatan produktivitas.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong empat strategi utama dalam optimalisasi sektor perikanan.

Pertama, mempercepat hilirisasi hasil perikanan.

Pemprov akan mendorong penguatan infrastruktur pendukung, seperti cold storage, industri pengolahan dan SPBUN. Dengan demikian, hasil perikanan dapat diolah di daerah sehingga nilai tambah tidak keluar dari Maluku Utara.

Kedua, mengembangkan perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Pengembangan akan diarahkan pada sejumlah komoditas unggulan, seperti udang vaname, rumput laut, kakap, kerapu dan lobster.

Selain itu, revitalisasi tambak rakyat akan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi serta daya saing pembudidaya.

Ketiga, memperkuat Kampung Nelayan Merah Putih.

Kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan diperkuat, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan, akses pembiayaan hingga perluasan pasar bagi nelayan dan UMKM pesisir.

Keempat, memperkuat pengelolaan berkelanjutan berbasis zonasi.

Pemprov Maluku Utara mendukung penerapan zonasi di WPPNRI 714, 715 dan 718 yang meliputi wilayah Laut Banda, Laut Halmahera hingga Laut Arafura.

Pengelolaan tersebut dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan sains agar pemanfaatan sumber daya laut tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.

Samsuddin menegaskan, konsep ekonomi biru tidak sekadar mengejar peningkatan produksi perikanan. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan perlindungan ekosistem laut.

“Prinsip ekonomi biru itu jelas. Ekonomi tumbuh, masyarakat pesisir sejahtera, dan ekosistem laut tetap terjaga untuk generasi mendatang,” tegasnya.

“Laut Maluku Utara bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga sumber kesejahteraan yang harus kita kelola bersama,” sambung Samsuddin.

Melalui strategi tersebut, pemerintah menargetkan produksi perikanan tangkap dan budidaya dapat mencapai 750.000 ton per tahun serta menyerap tenaga kerja lebih dari 30 ribu orang.

Target itu diharapkan menjadi salah satu pijakan dalam memperkuat struktur ekonomi Maluku Utara sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.

Samsuddin berharap KREF yang digelar Bank Indonesia dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan kerja sama lintas sektor yang bisa segera ditindaklanjuti.

“Kami berharap Kie Raha Ekonomi Forum dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan kerja sama yang dapat segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan visi Maluku Utara sebagai provinsi maritim yang maju,” katanya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara Handi Susila, perwakilan regulator Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Perencanaan Bappenas/Direktur Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan perusahaan eksportir perikanan.