Pemda Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, akan segera melakukan kajian terkait pembayaran tunggakan tunjangan DPRD, tahun 2023. Kajian itu dilakukan karena tuntutan dari DPRD tidak termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) utang tahun anggaran 2024. Hal itu disampaikan oleh Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan, usai tatap muka dengan sejumlah…
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindakop-UKM) Kabupaten Pulau Morotai, Nasrun Mahasari, menyatakan akan segera memanggil semua pengguna ruko dan unit kuliner yang berada di Central Business District (CBD) Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan. Pernyataan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Komisi…
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, telah mengalokasikan Rp 4 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 untuk melunasi utang dan pembebasan lahan baru. Alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen Pemda Morotai dalam menyelesaikan kewajiban utang serta mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut data yang diterima,…
Upaya Pj. Bupati Pulau Morotai, Burnawan, membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi Maluku Utara untuk realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) berbuah manis. Pemprov Maluku Utara dilaporkan telah mentransfer DBH Morotai sebesar Rp2 miliar pada 19 Juli 2024. Dana tersebut akan diprioritaskan untuk pembayaran TPP ASN. “Anggaran yang sudah ada ini kami…
Indeks inflasi di Morotai berada pada kisaran 0,0 hingga 0,1 persen, yang masih dalam kategori aman. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Pulau Morotai, Ailan Gorahe, kepada Halmaherapost.com, Kamis, 11 Juli 2024. Meski begitu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara,…
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, meminta Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan, menepati janji soal pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN yang tertunggak selama tiga bulan. “Kami berharap apa yang disampaikan Pj saat apel beberapa waktu lalu itu bisa ditepati,” ucap sejumlah ASN di kantor…
Sofifi – Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud, mendukung langkah tegas Inspektorat Maluku Utara yang memerintahkan pengembalian anggaran yang telah digunakan oleh beberapa pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Sebelumnya, Inspektorat telah mengaudit penggunaan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama masa kepemimpinan mantan…