Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp1.226.537.056.679. Proyeksi tersebut disampaikan Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, dalam Rapat Paripurna DPRD Halmahera Timur, Selasa, 18 Agustus 2026. Penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu…
Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai semakin menekan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut turut dirasakan sejumlah daerah di Maluku Utara yang hingga kini masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal tinggi terhadap pemerintah pusat. Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos.,…
Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama DPRD Maluku Utara menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, bersama pimpinan DPRD Malut dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa…
Peta elektabilitas calon wali kota Ternate lima tahun mendatang menunjukkan konfigurasi yang menarik. Survei terbaru Litbang HalmaheraPost memotret adanya dominasi relatif Rizal Marsaoly di hampir seluruh segmentasi usia, namun menyisakan ruang kompetisi terbuka di kalangan pemilih muda, khususnya Generasi Z. Data menunjukkan, Rizal Marsaoly memimpin dengan 29,3 persen dukungan total….
Ketika sebagian daerah sibuk mengeluh soal pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah justru bergerak cepat. Di bawah kendali Bupati Ikram Malan Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil, tekanan fiskal dari pusat sebesar Rp480 miliar itu justru dijadikan momentum untuk menata ulang arah pembangunan agar…
Kabupaten Halmahera Selatan mencatat capaian tertinggi dalam penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) pajak dan retribusi melalui transaksi non-tunai, mencapai 95%. Angka ini jauh melampaui Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu yang berada di 65%. “Sementara Halmahera Timur, dan Halmahera Utara, dan Ternate masih di bawah 50%. Perlu dioptimalkan lagi,” kata Kepala…
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, resmi merampungkan pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 160 miliar setelah menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Gubernur, Senin 3 Maret 2025. “Efisiensi anggaran sudah dilakukan. OPD sendiri yang memilah, dan hasilnya pemangkasan DAU mencapai Rp 160 miliar,” ujarnya. Selain…
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate akhirnya memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat…
Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mendatangi Kantor Bupati pada Senin 9 Desember 2024. Kedatangan mereka untuk menuntut pembayaran gaji yang tertunda, terutama untuk bulan Mei 2024, yang hingga kini belum diterima. Dalam aksi tersebut, Koordinator Lapangan (Korlap) PPPK Tahun 2023, Sunardi Idi,…
Pendapatan Daerah Kota Ternate hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2024 baru mencapai 69,23 persen atau Rp818,4 miliar dari target Rp1,19 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD 2025 oleh Pj Wali Kota Ternate, Tahmid Wahab, pada Rabu, 20 November 2024. Dalam rapat paripurna DPRD Kota…