Ini Tiga Wilayah Malut yang Masuk Daerah Kerawanan Pemilu

Ternate, Hpost – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu-RI) baru-baru ini mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2020. Dengan kerawanan tertinggi level 6, dan kerawanan terendah level 1.

Untuk Maluku Utara (Malut) sendiri, pada IKP yang dilakukan dengan berbagai survei. Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat dan kabupaten Kepulauan Sula, masuk dalam level 6. Dengan kata lain, masuk dalam Kabupaten/Kota dengan IKP tertinggi.

Kota Ternate, IKP yang diberikan 66,25, kategori level 6, konteks sosial politik 59,65, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil 58,71, kontestasi 79,59 dan partisipasi politik 72,28.

Kabupaten Kepulauan Sula, IKP yang diberikan 71,45, kategori level 6, konteks sosial politik 70,31, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil 69,53, kontestasi 69,50 dan partisipasi politik 80,79.

Dan Kabupaten Halmahera Barat, IKP yang diberikan 61,94, kategori level 6, konteks sosial politik 56,10, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil 65,18, kontestasi 67,40 dan partisipasi politik 58,04.

Setingkat dibawah ada Kota Tidore Kepulauan dengan IKP yang diberikan IKP 58,09, kategori level 5, konteks sosial politik 70,84, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil 55,74, kontestasi 38,56 dan partisipasi politik 69,87.

Setingkat di bawahnya lagi ada Kabupaten Halmahera Utara dengan IKP ytang diberikan IKP 51,39, kategori level 4, konteks sosial politik 55,08, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil 52,15, kontestasi 39,48 dan partisipasi politik 62,35.

Dua Kabupaten masuk kategori level 3, yakni Kabupaten Halmahera Selatan dengan IKP yang diberikan 48,83 kategori level 3, konteks sisoal politik 48,87, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil 45,32 kontestasi 39,02, partisipasi politik 72,15. Dan, Kabupaten Halmahera Timur dengan IKP yang diberikan 46,24, kategori level 3, konteks sosial politik 48,97, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil 47,97, kontestasi 38,56 dan partisipasi politik 50,10.

Terakhir ada Kabupaten Pulau Taliabu dengan IKP yang diberikan 41,93, katagori level 2, konteks sosial politik 41,55, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil 42,45, kontestasi 38,56 dan partisipasi politik 47,30. IKP Tahun 2020 tidak memasukkan atau minus Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai.

Hasil IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 menunjukan, 15 daerah di Indonesia memiliki skor tertinggi atau memiliki kerawanan level 6. Daerah itu adalah, Kabupaten Manokwari 80,89. Kabupaten Mamuju 78,01. Kota Makassar 74,94. Kabupaten Lombok Tengah 73,25.

Kabupaten Kotawaringin Timur 72,48. Kabupaten Kepulauan Sula 71,45. Kabupaten Mamuju tengah 71,02. Kota Sungai Penuh 70,63. Kabupaten Minahasa Utara 70,62. Kabupaten Pasangkayu 70,20. Kota Tomohon 66,89. Kota Ternate 66,25. Kabupaten Serang 66,04. Kabupaten Kendal 65,33 dan Kabupaten Sambas 64,53.

Secara kumulatif, IKP Pilkada Provinsi 2020 menunjukan. Semua provinsi masuk kategori tinggi yakni level 5 dan level 6. Begitu pula dengan IKP berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang menunjukan tingkat kerawanan dilevel 5 dan 6. Hal ini berdasarkan, presentase terbanyak secara beruntun. Yaitu Pulau Papua dan Maluku 28,2 persen. Disusul Pulau Sulawesi 21,9 persen dan Pulau Jawa 21,8 persen.

Sementara, isu-isu strategis Pilkada Kabupaten/Kota dan Provinsi 2020, menurut dimensi-dimensi IKP Pilkada 2020, memiliki kesamaan. Pertama, dimensi partisipasi politik, partisipasi dibawah 77,5 persen dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada.

Kedua, dimensi konteks sosial politik seperti keberpihakan ASN, pemberian uang/barang/jasa ke pemilih saat masa kampanye dan masa tenang, integritas penyelenggara dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.

Ketiga, dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil. Seperti, daftar pemilih bermasalah, pemungutan dan penghitungan suara ulang di tingkat TPS, hilangnya hak pilih, kendala distribusi politik dan KPPS/PPK salah input data rekap suara.

Keempat, dimensi kontestasi seperti pelanggaran jadwal kampanye, politik uang kepada pemilih dan penyalah gunaan fasilitas Negara.

Atas IKP Pilkada 2020, menunjukkan tingginya potensi kerawanan Pilkada 2020 masih terbilang tinggi di semua dimensi. Yaitu dimensi konteks sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi.

Demikian, Bawaslu menyadari perlu upaya pencegahan yang melibatkan partisipasi banyak pihak secara terencana. Pertama, KPU meningkatkan akurasi dan presisi proses pemilu yang ada di setiap tahapan.

Kedua, aparat Pemda (Kemendagri) Kesbangpol mengaktifkan dan mengintensifkan potensi kerawanan daerah. (Forkompimda), forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum kerukunan umat beragama.

Ketiga, Polri dan TNI, BIN, BINDA mengaktifkan koordinasi cegah potensi konflik horizontal dan vertikal, bersama Tim Sukses dan Partai Politik Parpol). Keempat, Kesbangpol mengaktifkan media pendidikan politik bersama Parpol lokal, untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

Kelima, BNPB menyiapkanskema emergency untuk keadaan bencana force majure, dalam proses distribusi logistik dan pungut hitung dan rekap hasil.