Sekilas Info

Perempuan

Peran Perempuan Dibutuhkan untuk Awasi Pilkada Serentak 2020

anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Hj. Masita Nawawi Gani || Foto: Halik Djokrora

Ternate, Hpost - Pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019 berpotensi akan terulang dalam Pilkada Serentak 2020. Oleh karena itu, peran perempuan dalam pilkada serentak sangat dibutuhkan dalam menekan pelanggaran  praktik politik uang, ujaran kebencian, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Satu satu langkah dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak untuk bersinergi dengan kelompok perempuan,” kata anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Hj. Masita Nawawi Gani SH, Selasa 28 Juli 2020.

Menurutnya, Bawaslu menginginkan ada partisipasi dari kelompok perempuan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember di 8 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Sebab kata dia, kelompok perempuan ini sangat banyak dan terorganisir.

Koodinator Divisi Pengawasan menuturkan banyaknya kelompok perempuan bisa menjadi pilar penting dalam membangun pengawasan partisipatif. Karena itu, sudah menjadi bagian dari Bawaslu untuk mewujudkan komitmen pengawasan partisipatif dengan berbagai kalangan.

"Bawaslu juga sampaikan informasi dan hal-hal terbaru dalam Pilkada. Bawaslu ingin membangun nilai-nilai kontestasi yang bisa memberikan warna lebih jujur dan adil. Termasuk komitmen menolak politik uang, tidak mudah terpapar menerima wacana-wacana informasi bersifat fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian," jelasnya.

Srikandi Bawaslu Malut ini meyakini kaum perempuan bisa menjadi corong informasi kepada kalangan masyarakat lain agar tak mudah tergiur politik transaksional. Dengan begitu, indikasi politik transaksional mulai bisa dikikis.

"Kita harapkan juga bagaimana membangun satu konteks nilai yang bisa memberikan pencerahan dalam Pilkada karena sudah mulai tersandera politik transaksional. Karena itu kami ajak kaum perempuan ini melawan money politics selain menyalurkan hak politik mereka," tegasnya.

Sejauh ini, lanjut Masita, kalangan perempuan relatif cukup rentan menjadi target politik uang, ujaran kebencian, atau politik bernuansa SARA. Karena itu, penting menanamkan informasi-informasi yang benar dalam kepemiluan. Money politics bukan berkah, tapi ini sebuah ancaman dan menjadi kejahatan Pilkada.

Kalangan perempuan juga didorong berani melaporkan jika menemukan dugaan-dugaan pelanggaran maupun kecurangan Pilkada. Mereka diharapkan bersedia mengawasi proses pemungutan suara pelaksanaan di setiap TPS pada hari H.

"Ini agar tidak ada potensi kecurangan di setiap TPS. Walaupun begitu, kami juga di Bawaslu sudah memiliki fungsi pengawasan yang kuat. Tapi kami juga perlu dukungan," ungkap Masita.

Penulis: Red

Baca Juga