Kendala yang Dihadapi Maluku Utara dalam Mengelola LIN

Ternate, Hpost – Pemerintah Provinsi Maluku Utara, mulai mematangkan progres Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Hal itu setelah Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Syamsuddin A. Kadir, pada Senin 15 Maret 2021 menghadiri Rapat Koordinasi program LIN bersama Deputi dan Asdip II Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui zoom meeting.

Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim, Dr. Safri Burhanudin, menyatakan sesuai arahan Menko, Maluku Utara perlu dilibatkan sebagai bagian dari LIN.

Sehingga, kata dia, dari Kementerian Koordinator Kemaritiman melibatkan Kementerian Perikanan serta Kementerian UKM.

Ia mengaku, ketiga kementerian itu telah turun langsung ke lapangan, yakni Kota Ternate, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Sula, Halmahera Utara, Morotai dan Tidore Kepulauan.

“Dari lokasi-lokasi tersebut yang telah dikunjungi ada beberapa tantangan yang dihadapi. Hambatan yang paling umum ditemukan tim dalam kunjungan tersebut, yakni SDM, keterbatasan armada, bahan bakar, rantai dingin serta interkoneksi pemasaran,” ucap Dr. Safri Burhanudin.

Menurut dia, semua ini telah dijumpai hampir sama di seluruh kabupaten/kota. Di mana, ada 7 hal utama yang umum ditemui di setiap daerah.

“Ketersedian armada, SDM, pasokan bahan bakar, sumber listrik, kapasitas pasokan rantai dingin, korporasi nelayan, dan interkoneksi pemasaran,” sambungnya.

Ia bilang, persoalan tersebut rencananya dibahas pada 29 Maret 2021 mendatang. Terkait dengan itu, kata dia, harus ada kajian akademis sehingga nanti dapat diketahui kebutuhan apa saja yang diperlukan.

“Misalnya dari sisi ketersediaan SDM nanti dari Kementerian Pendidikan yang menjelaskan, pasokan bahan bakar dan listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, pasokan rantai dingin dari KKP, interkoneksi pemasaran dari Kementerian Perhubungan. Jadi pada rapat selanjutnya akan menghadirkan beberapa kementerian terkait tersebut,” katanya.

Sementara itu, Sekda Malut, Drs Syamsuddin A. Kadir, mengatakan tim dari Kemenko Marves telah melakukan pendataan ke beberapa daerah. Dan hasil pendataan tersebut membuahkan hasil yang menggembirakan.

“Nanti diarahkan semuanya, apa saja yang dibutuhkan oleh daerah. Infrastruktur yang dibangun serta kesiapan SDM dan armada para nelayan. Harus dibuat dalam satu kajian akademik, sehingga pemda dapat bekerja sama dengan para pakar yang bisa menghitung dan menganalisa secara keseluruhan,” ungkap Syamsuddin.

Menurut dia, kolstor dan pabrik es yang ada di Bacan, Halmahera Selatan, dari sisi hasil telah over lot, sehingga hasilnya lebih banyak dari kapasitas yang ada.

“Setelah tim melakukan pemantauan, ternyata Malut sangat potensial untuk peningkatan hasil tangkapan perikanan tangkap dan potensial juga untuk pengembangan perikanan budidaya,” jelasnya.

Terkait Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), kata dia, harus ada tim yang benar-benar menghitung secara komprehensif terkait kondisi lautan dan jenis ikan.

“Ada beberapa persoalan juga yang ada di daerah, yakni banyak ketersedian klostor tetapi penyediaan es tidak ada, ada pabrik es tetapi SDM-nya tidak tersedia, Kemenko Marves sendiri telah mengatakan akan menghubungi pihak PLN atau pengembang listrik swasta, untuk mengembangkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan minimnya suplai listrik di daerah-daerah tersebut,” jelasnya.

Sementara, Asdep II Bidang Koordinator Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Ikram Sangaji, mengatakan pada 29 Maret nanti akan dibahas secara detail, hasilnya seperti apa dan akan ditindaklanjuti dalam survei.

“Kemudian pemetaan itu jauh lebih penting, sehingga akan dilakukan kajian secara akademik dan bekerjasama dengan beberapa univeritas yang ada di Malut, sehingga dapat memberikan saran dan masukan untuk memperkuat dokumen terkait LIN di Malut,” ungkap Ikram.