Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Halmahera Tengah Kunjungi Dukcapil

Weda, Hpost - Badan Pengawas Pemilihan Umum, Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Kamis 20 Januari 2022 mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

Kunjungan tersebut, terkait pengawasan data pemilih berkelanjutan dan kesiapan pelaksanaan pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 mendatang.

Anggota Bawaslu Halteng, Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Husnul Husen, mengatakan kunjungan tersebut untuk melakukan koordinasi tentang agregat data kependudukan semester 2 tahun 2021.

"Ini juga bagian dari menjalin sinergi antara lembaga pemerintah," ujar Husnul.

Ia bilang, ada beberapa hal yang mereka koordinasikan, yakni soal data penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik, penduduk yang dilaporkan meninggal dunia, beralih status, dan pindah domisili.

Mengingat adanya perusahan tambang, kata dia, maka penambahan jumlah penduduk di Halteng dipastikan mengalami peningkatan.

"Untuk itu akan berpengaruh juga pada jumlah daftar pemilih," jelasnya.

Menurutnya, pengawasan terhadap daftar pemilih sangat penting, karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan dalam proses demokrasi.

Baca:

Pria yang Tabrak Pembatas Jalan Terancam 1 Tahun Penjara

Jalan Rusal di Jantung Kota Ternate Ini Bikin Pengendara Kesal

DPRD: Kami Tunggu 100 Hari Kerja Dewas dan Direksi Perumda Ake Gaale

"Seperti daftar pemilih ganda dan tidak terdatanya pemilih yang telah memenuhi syarat untuk memilih, karena sesungguhnya tanggung jawab untuk menciptakan iklim pemilu yang demokratis tidak hanya di penyelengara, tetapi menjadi tangung jawab semua pihak termasuk pemerintah daerah," tandasnya.

Terpisah, Kepala Dukcapil Halteng, Kamal Abdul Fatah, mengatakan pihaknya ditemui Bawaslu Halteng untuk koordinasi agregat data kependudukan semester 2 tahun 2021. Namun, pihaknya hingga kini, belum menerima data tersebut.

"Data itu belum kami terima, karena data tersebut diverifikasi dari pusat ke provinsi, setelah itu baru dari kabupaten," ungkapnya.

Mantan BPBD Halteng ini mengaku, data tersebut sebelumnya sudah ia komunikasikan ke provinsi, namun belum diketahui.

"Kendalanya kita tidak tau pasti. Karena data semester dua ini biasanya mereka terima itu awal Januari tahun baru. Keterlambatan ini bukan hanya di Halteng tapi seluruh Indonesia," pungkasnya.