Pemerintahan
DAK Sejumlah OPD di Kota Ternate Terancam Hangus, Ini Alasannya

Ternate, Hpost - Realiasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah OPD di Lingkup Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, terancam hangus.
Kabid Kasda BPKAD Kota Ternate, Amirudin Abd. Hamid mengatakan, terlambatnya realiasasi DAK ini berkaitan dengan perencanaan OPD yang tidak menyampaikan data kontrak melalui OM SPAN.
OM SPAN atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
"Dengan kondisi yang ada ini sampai 21 Juli nanti jika ada OPD yang tidak menyampaikan data kontrak pada aplikasi OM SPAN, maka dipastikan DAK tidak akan disalurkan," tegas Amir, Selasa 21 Juni 2022.
Padahal, kata Amir, BPKAD sendiri tetap siap mencairkan anggaran jika ada permintaan dari OPD.
Amir menyebut, hingga kini alokasi DAK 2022 yang jumlahnya sebesar Rp72.341.639.000 baru terealisasi sebesar Rp7.729.422.000 atau baru 10,68 persen per 17 Juni 2022.
Dari realisasi itu, Kota Ternate merupakan satu dari 8 daerah di Malut yang penyerapannya paling rendah dibanding Kabupaten Pulau Taliabu yang realisasinya mencapai 29.54 persen.
“Ini bukan kali pertama, namun sudah sejak dulu. Jadi kalau di tanggal 21 Juli itu data kontraknya tidak diupload maka dananya tidak akan tersalur, karena dana yang disalurkan itu berdasarkan pada data kontrak di aplikasi OM SPAN,” tegasnya kembali.
Terkait hal ini, Amir bilang pihaknya sudah lebih dulu menyampaikan ke OPD terkait. Bahkan pihaknya sudah melakukan pertemuan dan menyurat.
Sementara, lanjut dia, yang baru jalan kegiatannya itu Dinas Pertanian dan Dinas PUPR, selebihnya belum ada permintaan yang masuk ke BPKAD.
Baca Juga:
“Batas waktu yang harus disampaikan ke Kementerian itu pada 21 Juli, namun kita masih ada satu tahapan review lagi di Inspektorat, karena di tanggal 21 Juli itu pada pukul 17.00 atau jam 5 sore aplikasi OM SPAN sudah ditutup dan tidak bisa lagi diupload data kontraknya,” tandasnya.
Ia mengaku, hingga kini beberapa OPD data kontraknya sudah ada di OM SPAN, namun ada juga sebagian yang belum. Hal itu karena proses tendernya masih sementara berlangsung, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian Dinas Perhubungan.
"Selain itu, data dari KPPN menunjukkan bahwa kita masih jauh sekali di mana persentasi kita baru mencapai 10 persen," terangnya.
“Ada juga OPD yang baru pertama terima DAK yaitu DLH tapi sampai sekarang data kontraknya belum diupload pada aplikasi OM SPAN, kalau Dinas Kesehatan sudah menyampaikan data kontrak, yang kita khawatirkan itu Dinas Pendidikan dari alokasi DAK tahun ini sebesar Rp.18 miliar tapi data kontrak sebagian belum diinput seperti DAK PAUD itu belum juga diinput, kemudian SD dari alokasi 10 milyar lebih baru Rp.1 miliar lebih kemudian SMP belum ada padahal sudah kita ingatkan,” pungkasnya.
Komentar