Pemilu

Tetapkan Maluku Utara Provinsi Rawan Pemilu, LSPD Desak Bawaslu Beri Penjelasan

Direktur LSDP Malut, Alfajri A Rahman (kanan) || Foto: Istimewa

Hal ini menurutnya, yang mengagetkan adalah Dimensi Kontestasi dan dimensi Konteks Sosial yang paling tinggi dengan nilai kerawanan 100.

"Sebab Dimensi Sosial Politik secara oprasional ditujukan untuk mengukur tingkat keamanan pra pemilu, saat pemilu dan pasca pemilu, otoritas penyelenggara pemilu, integritas dan professional penyelenggara negara dan relasi kuasa di tingkat lokal,” ujarnya.

Sehingga, jika dimensi ini di beri ukuran nilai 100, kata Alfajri maka pertama tingkat kemanan di semua tahapan berpotensi menjdi masalah, kedua penyelenggara pemilu di kendalikan oleh Penyelenggara Negara dan ketiga Netralitas ASN.

“Kalau ukuran netralitas ASN saya sepakat Maluku Utara termasuk tinggi kasusnya dan ke empat apakah isu primordial menjadi isu penting di Maluku Utara atau tidak,” katanya.

Sementara Dimensi Kontestasi secara oprasional ditujukan untuk mengukur hak politik gender, representasi minoritas dan proses pencalonan.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Tim Hpost
Editor: Ramlan Harun

Baca Juga