Anggaran SPPD OPD Morotai jadi Polemik

Morotai - Meskipun anggaran perjalanan dinas yang terkait dengan Bagian Umum terlihat besar, hal tersebut tidak membuat para Pimpinan OPD di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, merasa tenang.

Para pimpinan OPD yang ingin melakukan perjalanan dinas untuk urusan daerah harus meminta anggaran SPPD dengan susah payah kepada Bagian Umum.

"Mereka harus meminta anggaran SPPD ke Bagian Umum setiap kali kami ingin melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Morotai, M. Jain A. Kadir, pada 15 Agustus 2023.

Baca juga:

---

Kejari Morotai Terus Dalami Kasus Dugaan Tipikor yang Melibatkan Nama Sekda

---

Misteri Berubahnya Warna Air Sungai Sagea, Boki Maruru di Halmahera Tengah

---

Penyebab Misteri Warna Air Sungai Sagea di Boki Maruru, Halmahera

---

Sebelumnya, M. Jain A. Kadir telah mengusulkan anggaran perjalanan dinas di Dinas PU-PR, tetapi usulannya ditolak oleh tim TAPD Pulau Morotai.

"Menurut tim TAPD, semua anggaran perjalanan dinas seharusnya melalui bagian kesekretariatan, yaitu Bagian Umum," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa anggaran perjalanan dinas tidak langsung diberikan oleh Bagian Umum. Para pimpinan harus menggunakan anggaran pribadi terlebih dahulu, kemudian akan diganti oleh Bagian Umum.