Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Maluku Utara menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun laju pertumbuhannya bervariasi antara kabupaten/kota.
Berdasarkan data terbaru dari BPS Maluku Utara, IPM Provinsi Maluku Utara naik dari 68,70 pada tahun 2019 menjadi 70,21 pada tahun 2023. Namun, perbedaan signifikan terlihat antara wilayah-wilayah di 10 kabupaten/kota, dengan capaian IPM yang diukur melalui tiga aspek utama pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
Pulau Morotai Tertinggi
Pulau Morotai mencatatkan kenaikan IPM tertinggi di Maluku Utara, dengan lonjakan dari 62,38 pada tahun 2019 menjadi 64,73 pada tahun 2023. Kenaikan sebesar 2,35 poin ini menandai kemajuan pesat dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten yang seumur dengan Pulau Taliabu ini serius mendorong peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan infrastruktur dan layanan dasar di kabupaten tersebut.
Halmahera Utara dan Ternate Melambat
Halmahera Utara dan Kota Ternate menghadapi tantangan besar dengan pertumbuhan IPM yang lambat. Halmahera Utara masih berada di posisi terbawah meski mengalami peningkatan. Dari angka 67,75 pada tahun 2018, IPM Halmahera Utara meningkat menjadi 69,05 pada tahun 2023. Kenaikan ini sekitar 1,30 poin, tetapi tantangan besar tetap ada. Sementara IPM kota Ternate hanya meningkat dari angka 80,3 pada tahun 2018 menjadi 81,35 pada tahun 2023. Kenaikan ini sekitar 1,32 poin, jauh dari harapan dan menunjukkan adanya kendala dalam program pembangunan.
Sementara itu, Pulau Taliabu kembali mencatatkan IPM terendah di Provinsi Maluku Utara, meningkat dari 60,62 pada tahun 2019 menjadi 62,31 pada tahun 2023. Kenaikan sebesar 1,69 poin menunjukkan bahwa upaya yang ada masih belum memadai untuk mendorong kemajuan signifikan.
Peneliti Litbang Halmaherapost, Jufri Abubakar, menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan IPM di Halmahera Utara, Kota Ternate dibandingkan dengan Pulau Morotai dan Pulau Taliabu.
Menurut Jufri, tantangan utama di Halmahera Utara adalah kurangnya akselerasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Meskipun ada peningkatan infrastruktur, perbaikan ini belum cukup untuk mendongkrak kualitas pendidikan dan layanan kesehatan secara signifikan. “Pemerintah perlu menargetkan intervensi yang lebih terfokus, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan akses layanan kesehatan di Halmahera Utara,” tegasnya.
Mirip dengan Halmahera Utara, Jufri menyoroti, Ternate yang memiliki IPM tertinggi, namun kenaikan IPM-nya lambat karena masalah struktural yang perlu ditangani dengan kebijakan inovatif.
“Evaluasi mendalam terhadap efektivitas program pembangunan di Ternate diperlukan,” kata Jufri, dari Pascasarjana Studi Pembangunan Universitas Satyawacana ini.
Ia menjelaskan bahwa meskipun Ternate memiliki infrastruktur pendidikan yang baik, perubahan yang dilakukan pemerintah belum cukup cepat. Sebaliknya, Pulau Morotai menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendidikan dan aksesibilitas, yang berkontribusi pada IPM yang lebih tinggi.
Di Pulau Taliabu, masalah di fasilitas pendidikan menghambat laju pertumbuhan IPM. “Taliabu masih berjuang dengan fasilitas pendidikan yang kurang memadai,” jelas Jufri.
Dalam sektor kesehatan, Halmahera Utara dan Kota Ternate telah meningkatkan fasilitas medis, tetapi kemajuan ini belum secepat di Pulau Morotai. “Peningkatan fasilitas kesehatan di Ternate belum memenuhi ekspektasi,” kata Jufri. Pulau Morotai menunjukkan kemajuan signifikan, sementara Pulau Taliabu menghadapi tantangan besar dalam layanan kesehatan, mempengaruhi IPM mereka secara signifikan.
Jufri juga mencatat bahwa meskipun standar hidup di Ternate tinggi, masalah distribusi sumber daya yang tidak merata dapat menghambat perbaikan lebih lanjut. Di sisi lain, Pulau Morotai telah memperbaiki infrastruktur dan akses ke layanan dasar, meningkatkan standar hidup secara keseluruhan. Pulau Taliabu, yang masih menghadapi masalah infrastruktur dasar, perlu fokus pada perbaikan tersebut untuk mempercepat peningkatan IPM.
Jufri menegaskan perlunya perencanaan yang tepat dan alokasi sumber daya yang efektif untuk pembangunan yang sukses, dan intervensi strategis yang lebih intensif untuk Taliabu.
“Pemerintah daerah harus menerapkan strategi efektif dan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan spesifik setiap wilayah,” tutup Jufri.
Komentar