Pemkab Sula Gencarkan Lobi ke Pusat, Perkuat Subsidi dan Layanan Dasar

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula terus memperkuat komitmen dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat melalui lobi intensif ke pemerintah pusat.

Berbagai upaya tersebut membuahkan hasil pada 2026, dengan hadirnya sejumlah program strategis mulai dari subsidi transportasi udara, peningkatan akses air bersih, hingga penguatan sektor pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, bersama Wakil Bupati M. Saleh Marasabessy, mendorong percepatan pembangunan melalui sinergi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Di sektor transportasi, Pemkab Sula melakukan intervensi melalui kerja sama dengan maskapai Trigana Air untuk menstabilkan harga tiket penerbangan rute Sanana–Ternate. Kebijakan ini diambil menyusul lonjakan tarif sejak April 2026 akibat kenaikan harga avtur global lebih dari 70 persen serta penyesuaian tarif batas atas sebesar 9–13 persen.

Kondisi tersebut sempat membuat harga tiket melonjak dari sekitar Rp600 ribu menjadi Rp1.258.000 per penumpang. Namun melalui skema subsidi daerah, harga berhasil ditekan menjadi Rp708.000.

“Pesawat menjadi transportasi utama selain kapal laut. Karena itu, kami tetap memaksimalkan anggaran untuk menjaga aksesibilitas masyarakat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Sula, Abdul Kadir Nurali.

Menurut dia, kebijakan ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk mobilitas penting seperti rujukan kesehatan, pendidikan, hingga urusan keluarga.

Selain transportasi, Pemkab Sula juga memperluas layanan dasar melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tahun 2026 dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Program ini difokuskan pada peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak di wilayah pedesaan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Tiga desa yang menjadi sasaran program yakni Desa Waiina dan Desa Waigai di Kecamatan Sulabesi Barat, serta Desa Wailab di Kecamatan Mangoli Selatan. Program ini mencakup pembangunan sarana air minum, pelatihan pengelola, serta edukasi kesehatan lingkungan.

Di sektor pendidikan, Pemkab Sula juga mencatat peningkatan jumlah sekolah penerima DAK tahun 2026. Sebanyak 15 sekolah menerima bantuan, terdiri dari 9 SD dan 6 SMP, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 12 sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, Marini Nur Ali, menjelaskan enam SMP penerima DAK yakni SMP Negeri 2 Sanana, SMP Fatkauyon, SMP Waigai, SMP Negeri 1 Falabisahaya, SMP Wailoba, dan SMP Naflo.

Sementara itu, sembilan SD penerima terdiri dari SD Negeri 2 Dofa, SD Negeri 1 Capalulu, SD Negeri 2 Capalulu, SD Negeri 1 Sanana, SD Negeri 2 Sanana, SD Negeri 2 Waitamela, SD Negeri Bega, SD Negeri 2 Fatkauyon, dan SD Negeri Waigai.

Meski sebelumnya Pemkab mengusulkan sekitar 50 SD, hanya 9 sekolah yang disetujui menerima DAK tahun 2026. Kegiatan yang didanai bervariasi, mulai dari pembangunan ruang kelas baru hingga rehabilitasi ringan dan berat, dengan dominasi rehabilitasi berat.
“Dari 15 sekolah ini, sebagian besar kegiatan adalah rehabilitasi berat,” ujar Marini.

Saat ini, seluruh SD penerima telah menyelesaikan dokumen persiapan dan pembentukan panitia, sementara tingkat SMP masih dalam tahap asistensi Rencana Anggaran Biaya (RAB) di tingkat provinsi sebelum penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Berbagai capaian ini menunjukkan arah pembangunan Pemkab Kepulauan Sula yang semakin fokus pada penguatan layanan dasar masyarakat. Melalui sinergi dengan pemerintah pusat, Pemkab Sula terus mendorong pemerataan akses layanan yang lebih terjangkau, merata, dan berkelanjutan.