UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi Maluku Utara, BI Catat Kredit Masih Lemah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara mencatat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah.

Namun demikian, akses pembiayaan bagi sektor ini masih menjadi tantangan, seiring melemahnya pertumbuhan kredit UMKM.

Hingga saat ini, terdapat 194.996 unit UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara. Sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yakni mencapai 584.988 orang, sehingga berperan signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Berdasarkan struktur usaha, UMKM di Maluku Utara masih didominasi oleh usaha mikro sebesar 95 persen, kemudian usaha kecil 4 persen, dan usaha menengah 1 persen.

Dari sebaran wilayah, Kota Ternate tercatat sebagai daerah dengan jumlah UMKM terbanyak, yakni 69.742 unit. Disusul Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 48.279 unit, dan Halmahera Barat dengan 20.465 unit. Sementara itu, Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah dengan jumlah UMKM terendah, yakni 3.085 unit.

Meski kredit perbankan di Maluku Utara secara umum masih tumbuh sebesar 2,62 persen (year on year) pada Maret 2026, namun kredit UMKM justru mengalami kontraksi sebesar 0,33 persen (yoy).

“Kontraksi ini mencerminkan masih perlunya upaya untuk mendorong akses kredit kepada UMKM Maluku Utara di tengah tren penurunan suku bunga kredit perbankan,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, Kamis, 23 April 2026.

BI juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pengembangan UMKM, di antaranya integrasi data yang masih tersebar di 27 kementerian/lembaga, rendahnya partisipasi dalam kemitraan usaha, serta keterbatasan akses pasar domestik maupun global.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BI menyiapkan strategi pengembangan UMKM melalui tiga pilar utama, yakni korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan.

Pada pilar korporatisasi, UMKM didorong meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan digitalisasi. Pada pilar kapasitas, penguatan difokuskan pada manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, serta penguasaan teknologi digital. Sementara pada aspek pembiayaan, BI mendorong perluasan akses kredit yang lebih sehat guna mendukung ekspansi usaha.

Program pengembangan UMKM ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menargetkan UMKM mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

Saat ini, struktur UMKM di Maluku Utara tercatat relatif seimbang, yakni 50,7 persen bergerak di sektor non-pertanian dan perikanan, serta 49,3 persen di sektor pertanian dan perikanan.