Pemkab Sula Sukses Pertahankan Opini WTP Ketujuh Secara Berturut-turut

Pose bersama Kepala BOK RI Perwakilan Maluku Utara, Bhuno Agung Nugroho, Sekda Kepulauan Sula, Muhlis Soamole, Ketua DPRD Sula, Ahkam Gazali. Foto: ist

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula kembali mencatat prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Diketahui, untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sula berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Bhuno Agung Nugroho, kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis, 4 Juni 2026.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, diwakili oleh Sekretaris Daerah Muhlis Suamole. Turut hadir Ketua DPRD Kepulauan Sula H. Ahkam Gazali, Kepala Inspektorat Kamarudin Mahdi, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sutomo Teapon.

Sekretaris Daerah Kepulauan Sula, Muhlis Suamole, menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih pemerintah daerah. Menurutnya, opini WTP ketujuh secara beruntun menjadi bukti komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Kabupaten Kepulauan Sula kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan WTP ketujuh secara berturut-turut sejak tahun 2019,” ujar Muhlis.

Ia mengatakan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Menurut Muhlis, opini WTP merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Predikat WTP yang kembali diraih ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula telah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Harapan kami, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dapat terus mempertahankan opini WTP dan semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.

Raihan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut ini sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di bawah kepemimpinan Bupati Fifian Adeningsi Mus dan Wakil Bupati M. Saleh Marasabessy dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Penulis: Amco
Editor: Ramlan Harun

Baca Juga