Sinergi Pemprov–Pemkot Ternate Tangani Gempa Batang Dua, Mitigasi Berbasis Data BMKG

Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kota Ternate memperkuat sinergi dalam penanganan pasca-gempa di Kecamatan Batang Dua dengan mengedepankan mitigasi berbasis data ilmiah dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Ruang Rapat Ex-Crisant, Ternate, Senin, 13 April 2026. Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah, Kepala Dinas Sosial dan Kominfo Malut, Kepala Stasiun Geofisika Ternate, serta sejumlah instansi teknis terkait.

Sarbin mengatakan, rakor ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara usai kunjungan lapangan sebelumnya. Pemerintah, kata dia, berupaya menjawab keresahan warga Batang Dua, khususnya terkait kepastian gempa susulan dan rencana relokasi bagi warga terdampak.

“Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, gempa susulan diprediksi masih akan terjadi hingga pertengahan April atau sekitar dua hingga tiga minggu sejak gempa utama pada 2 April lalu. Namun, intensitasnya terus menurun,” ujar Sarbin.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan menjadikan laporan resmi BMKG sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan mitigasi. Salah satu langkah yang tengah diwacanakan adalah penerapan standar pembangunan rumah di Batang Dua dengan menyediakan ruang terbuka yang memadai, guna meminimalisir risiko saat terjadi gempa di masa mendatang.

Di sisi lain, Sarbin memastikan ketersediaan logistik bagi warga terdampak dalam kondisi aman dan terkendali. Pemerintah telah menyalurkan sekitar empat ton bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas III Ternate, Gede Ericsana Yasa, menjelaskan bahwa gempa berkekuatan magnitudo 5 tidak berpotensi tsunami. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Gempa susulan kekuatannya semakin menurun dan diprediksi tidak akan sebesar gempa awal. Masyarakat cukup berada di pos pengungsian yang telah disiapkan pemerintah karena status ancaman tsunami sudah berakhir,” katanya.

Sekda Ternate yang juga Ketua Posko Tanggap Darurat, Rizal Marsaoly, mengungkapkan total terdapat 263 fasilitas terdampak akibat gempa tersebut. Sektor hunian menjadi yang paling terdampak, dengan 126 unit rumah mengalami kerusakan ringan, sementara sisanya rusak sedang hingga berat.

Menurut Rizal, penanganan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyatakan kesiapan membantu perbaikan rumah warga maupun fasilitas ibadah yang terdampak.

Selain itu, Pemerintah Kota Ternate juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengupayakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), khususnya bagi rumah tidak layak huni yang terdampak gempa.

Ia memastikan seluruh data korban telah diverifikasi secara ketat dan dilengkapi dokumen administrasi seperti KTP dan Kartu Keluarga guna memastikan bantuan tepat sasaran.

“Proses pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan karena harus mengikuti mekanisme pemerintah pusat. Namun koordinasi terus dilakukan agar bisa dipercepat,” ujarnya.

Pemkot Ternate turut mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membuka akses bantuan bagi warga terdampak.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, pemerintah berharap masyarakat Batang Dua dapat segera kembali menempati hunian yang layak serta memulihkan aktivitas dan fungsi fasilitas publik secara bertahap.