Pastikan Program Pusat Tepat Sasaran, Graal Singgung Kinerja Pemda Sula

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, R. Graal Taliawo, melakukan kunjungan pengawasan program nasional di Kabupaten Kepulauan Sula dengan menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Dalam agenda pengawasan di sejumlah desa di Kepulauan Sula, Graal menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan memastikan kebijakan pemerintah pusat benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.

“Saya turun ke daerah untuk memantau bagaimana kebijakan pemerintah pusat dijalankan di daerah, bukan mengawasi kerja bupati atau gubernur,” kata Graal saat konferensi pers di Blok Gravity, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Jumat, 22 Mei 2026 malam.

Dalam dialog bersama warga, Graal mengaku menemukan banyak keluhan masyarakat terkait minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih aktif memperjuangkan program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Kalau daerah tidak punya uang, maka bupati harus terus mencari ke provinsi dan nasional. Jangan satu dua kali ditolak lalu berhenti. Tunjukkan bahwa pemerintah bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Politikus muda asal Maluku Utara itu juga menyoroti belum adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus mengelola sektor perikanan dan pertanian di Kepulauan Sula. Padahal, kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita mengaku kaya sumber daya ikan dan pertanian, tapi tidak punya BUMD yang mengelola itu. Padahal potensinya luar biasa untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.

Selain itu, Graal turut menyinggung pola penggunaan anggaran perjalanan dinas yang menurutnya harus diimbangi dengan upaya nyata memperjuangkan kebutuhan daerah di tingkat pusat.

“Kalau ke Jakarta, jangan habiskan SPPD lalu pulang. Jadilah ‘pengemis’ di kementerian demi memperjuangkan kebutuhan daerah,” katanya.

Dalam kunjungannya ke Desa Bajo, Graal juga memastikan proyek pembangunan kampung nelayan berjalan sesuai target dan tidak mangkrak.

Ia menyebut fungsi pengawasan penting dilakukan agar program pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Fungsi pengawasan itu penting supaya proyek tidak berjalan seadanya atau berpotensi terbengkalai,” tandasnya.