Jabat Wasekjen DPP Golkar, Elang Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2020

Weda, Hpost - Edi Langkara yang juga Ketua Harian DPD I Partai Golkar Maluku kini dipercaya menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat di Bidang Khusus Sekretaris Koordinator Wilayah Maluku-Maluku Utara. Dengan jabatan baru itu, Elang sapaan akrab Edi Langkara segera melakukan konsolidasi internal untuk memenangkan pilkada 2020.

Susunan kepengurusan partai yang baru untuk periode 2019-2024 ini setelah Airlangga Hartarto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Edi Langkara kepada Halmaherapost.com, Rabu 15 Januari 2020 membenarkan namanya ada dalam komposisi kepengurusan partai yang baru itu sebagai Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai yang berlambang pohon beringin itu.

"Nama saya memang dalam komposisi itu ada sebagai wakil sekjen DPP Partai Golkar," ujarnya.

"Jadi jabatan saya terima sebagai amanah kepada saya dan tugas saya adalah memperbaiki sistim yang ada di partai yang tidak taat aturan harus kembali ke aturan dan semua yang dipandang tidak bersatu harus segera bersatu kembali," jelasnya.

Elang mengatakan upaya masuk ke DPP itu semata-mata agar bisa melihat kondisi objektif Partai Golkar yang ada di Maluku Utara yang harus dibenahi. Tidak boleh ada lagi sikut menyikut antara satu dengan yang lain, yang ada kolektifitas seluruh kader harus bersama membesarkan partai.

Ketika ditanya soal pelantikan dirinya mengaku belum mendapat undangan juga, tapi informasi akhir bulan.
"Akhir bulan ini, bahwa periode ini juga sesuai dengan pengumuman ketua umum akan di umumkan pada 40 hari setelah ketua umum terpilih dan melantik juga pada bulan januari," katanya.

Memenangkan Pilkada 2020

Menurut Elang, masalah internal DPD Golkar Maluku utara dan DPD Golkar kabupaten/kota akan segera dikonsolidasikan. Ia akan membangun komunikasi semua pihak baik itu tokoh-tokoh di internal Golkar maupun di eksternal untuk menertibkan semua kader Golkar yang ada di struktur itu.

"Pilihan kita hanya bersatu untuk memenangkan pertarungan pilkada kedepan," tegasnya.

Oleh karena itu, hasil penjaringan dan mekanisme survei menjadi untuk melihat kecenderungan keterpilihan elektabilitas akan menjadi pertimbangan DPD menutuskan dukungan pasangan calon.

"Ketua Umum sudah menegaskan seluruh kader tidak dipungut biaya dalam rekrutmen penetapan calon pilkada.
Karena itu saya berharap bahwa kedepan provinsi dan kabupaten/kota harus duduk bersama ibarat berdiri sama tinggi duduk sama rendah," harapnya.

Elang mengimbau mekanisme di DPD I Malut menjalankan proses penjaringan sesuai dengan aturan sehingga tidak menyulitkan orang membangun akses ke partai.

Ia mencontohkan, memaksakan harus membayar. Kebiasaan buruk ini harus dihindari karena tidak semua orang yang punya potensi memiliki uang.

"Kita ini kan memcari figur, kita tidak mencari pemodal tapi kita cari figur yang punya untuk membangun masyarakat.
Itu perspektif yang harus kita kedepankan," tutupnya