Anggaran

DPRD dan Pemkab Halteng Siap Tambah Anggaran untuk Tangani Covid-19

Grafis: Layank/Hpost

Weda, Hpost - Corona Virus Disease (Covid 19) telah mewabah di daerah Maluku utara, mendapat respon cepat dari sejumlah Pemda di daerah ini, tidak terkecuali di bumi Fagogoru Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang siap menambah anggaran penanganan dan pencegahan jika alokasi sebesar Rp11,8 Miliar tidak cukup.

Seperti yang telah diberitakan Halmaherepost.com, Rabu 25 Maret 2020, DPRD Halmahera Tengah bersama Pemkab bersepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18, Miliar untuk penanganan dan pencegahan covid-19. Anggaran itu, akan dikelola Tim Satuan Gugus (satgas) yang terdiri dari gabungan OPD bersama TNI dan Polri, daerah setempat.

“DPRD menyumbangkan Rp1,8 Miliar, untuk pencegahan Covid-19 ini. Dan bila nanti dalam perjalanannya tidak cukup, DPRD juga bersedia untuk memberikan biaya kendaraan dinas pimpinan,” ungkap Kabir Kahar, Wakil Ketua DPRD pada saat memimpin rapat.

Menurutnya, anggaran Rp1,8 M tersebut direalokasi dari program peningkatan kapasitas atau bimbingan teknis  pimpinan dan anggota DPRD dan program medical check-up/jasa pemeliharaan jaminan kesehatan.

Abdurahim Yau, Kepala Badan Pendapatan Daerah, selain alokasi Rp 1,8 Miliar dari DPRD,  anggaran OPD yang kegiatannya tidak terlalu mendesak  juga direalokasi sebesar Rp 10 Miliar termasuk dari rumah sakit dan Dinas Kesehatan, sehingga terkumpul sekitar 11,8 milyar.

Menurut Im, panggilan akrabnya, kemungkinan masih bertambah karena masih ada sejumlah OPD yang belum merealokasikan anggarannya.

Nuryadin, salah seorang anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD, mengatakan,  proses pencairan anggaran ini harus dipercepat, karena mengingat tim Satgas sudah mulai bekerja,  sementara masih minim dukungan sarana dan prasarana contohnya alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar, ruang isolasi, ruang karantina bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan ambulance  khusus untuk transporter.

“Dan satu hal lagi, media center, sebagai pusat informasi dan edukasi bagi warga yang ingin mengetahui tentang virus corona,” tutupnya.

Hal senada disampaikan oleh anggota Banggar, Munadi Kilkoda, bahwa tim Satgas perlu membuat peta zonasi per wilayah berdasarkan kasus. Di samping itu, merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kerja-kerja Satgas lebih terarah, terukur dan tercapai target.

Dalam penggunaan anggaran ini,  Aswar Salim selaku Ketua Komisi III, bilang perlu memperhatikan insentif untuk tenaga kesehatan dan petugas keamanan yang berada pada pos-pos pintu masuk.

"Bila perlu intensif harus ditambah dari yang sebelumnya,” katanya.

Selain itu, Aswar mengusulkan ke Pemda untuk melakukan moratorium aktivitas pertambangan.

Senada juga disampaikan, Ketua Komisi II Ahlan Jumadil, menjelaskan, dalam menghadapi  Covid-19 ini, Halteng sangat tergantung dengan Ternate, bila mana di Ternate melakukan lockdown, maka dikhawatirkan Halteng tidak lagi mendapatkan pasokan logistik, sehingga, menurutnya perlu koordinasi dengan perusahaan logistik untuk persediaan sampai 3 bulan ke depan.

“Dan Halteng harus bersiap menghadapi scenario terburuk,” ucapnya.

“Sesuai dengan rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan bupati, semua kegiatan  OPD yang tidak terlalu mendesak, dialihkan untuk penanganan Covid- 19,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Halteng Yanto M. Asri

Pada akhir pertemuan semua anggota DPRD bersepakat demi pencegahan Covid 19, secara pribadi dan institusi menyetujui dan mendukung relokasi anggaran yang dilakukan pemda untuk mengatasi wabah ini.

Penulis: Eno
Editor: Red

Baca Juga